Bentrokan TNI-Polri di Batam salah satu indikasi pemerintahan Joko Widodo kedodoran dalam mengantisipasi sistem keamanan. Makanya, bentrokan yang kembali terjadi itu harus menjadi tamparan bagi pemerintahan yang baru berjalan satu bulan ini.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Ind Police Watch, Ind Police Watch (IPW), dalam keterangan pers yang diterima sesaat lalu (Kamis, 20/11).
Karena itu menurutnya, sebulan kepemimpinannya ini Jokowi perlu mempertajam strategi pembangunannya sesuai konsepnya, yakni revolusi mental. Sehingga rakyat benar-benar merasakan bahwa memang ada perubahan dan pemerintahan Jokowi memang beda dengan pemerintahan sebelumnya.
Dalam amatan Neta, Presiden Jokowi lebih tanggap dan lebih mampu bergerak cepat menaikkan harga BBM ketimbang mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN. Seolah pembangunan sistem hukum dan keamanan tidak terlalu penting bagi Jokowi.
"Sudah 30 hari Jokowi menjadi presiden, tapi belum juga mampu mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN. Selain itu belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap TNI dan Polri. Akibatnya, tidak ada konsolidasi total terhadap penataan sistem hukum dan keamanan. Pemerintahan Jokowi terlihat kedodoran," ungkapnya.
Padahal, rakyat sangat mengharapkan Jokowi segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN agar penataan sistem hukum dan keamanan segera dilakukan sehingga rakyat merasakan adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan.
Makanya, kata dia lagi, Jokowi perlu segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN yang baru serta mengevaluasi kinerja Kapolri serta Panglima TNI. Sehingga konsolidasi pembangunan hukum dan keamanan bisa segera dilakukan.
"Setidaknya potensi gangguan dan ancaman keamanan bisa diantisipasi serta terdeteksi sejak awal. Sehingga bentrokan itu tidak menjadi teror bagi masyarakat," demikian Neta S. Pane.
[zul]
