Berita

Pertanyaan Serius, Jokowi Sebenarnya Siapanya Bank Dunia?

KAMIS, 20 NOVEMBER 2014 | 07:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hubungan Presiden Joko Widodo dengan kalangan asing, termasuk Bank Dunia dipertanyakan. Apa yang melandasi Jokowi begitu setia dengan bank yang berbasis di Amerika Serikat tersebut.

"Setelah menaikkan BBM dengan angka yang direkomendasikan Bank Dunia, sekarang Kepala SKK Migasnya orang Bank Dunia," jelas Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, kepada RMOL pagi ini (Kamis, 20/11).

Sebelumnya diberitakan, harga baru premium sebesar Rp 8.500 yang ditetapkan Jokowi sama persis dengan yang pernah disarankan Lead Economist World Bank, Jim Brumby saat sedang berada di Jakarta bulan Maret lalu.


Dia mengatakan Bank Dunia memiliki dua skenario harga baru BBM yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia. Pertama, menaikkan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter; kedua menaikkan subsidi BBM sebesar 50%. Ketika ia menyampaikan hal ini, SBY masih jadi presiden.

Sementara itu kemarin, Jokowi telah mengangkat Amien Sunaryadi menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Saat ini Amien masih menduduki jabatan di Bank Dunia.

"Yang buat kajiannya Bank Dunia, yang ngutangin buat UU Migas juga Bank Dunia. Bank dunia bekerja untuk mendorong negara yang diutanginya agar membuka ekonominya bagi investor swasta/asing. Dan kenaikan BBM jelas pesanan perusahaan Migas asing. Jadi presidennya siapa-nya asing dong?" kata Dani mempertanyakan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya