Berita

Politik

Jokowi Tak lagi Bisa Membantah kalau Dituding Neolib

SELASA, 18 NOVEMBER 2014 | 22:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Kebijakan menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi bukti bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pengusung ekonomi neoliberalisme. Isu ekonomi kerakyatan yang mereka usung pada saat kampanye pun terbantahkan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pemuda Pertahanan Nasional (Papernas) Mora Harahap dalam keterangannya (Selasa, 18/11).

"Pemerintahan Jokowi-JK bukan pengusung ekonomi kerakyatan seperti saat mereka kampanye. Tetapi pemerintahan Jokowi-Jk itu neolib. Karena mengikuti harga BBM sesuai mekanisme pasar dan tidak pro rakyat.


Dia juga menyoroti PDIP. Partai berlambang kepala banteng itu selama ini selalu menentang kebijakan kenaikan harga BBM. Namun saat ini tidak ada penolakan keras dari kader-kader PDIP.

"PDIP jangan cuma diam saja. Kita tidak melihat lagi kader-kader PDIP yang berani dengan keras menolak kenaikan BBM," ungkap dia.

Kalau pun ada kader PDIP yang protes, dia melihat hanya pencitraan saja.

"Apa karena presidennya dari PDIP? Sebagai partai pengusung terbesar PDIP harus bertanggung jawab karena membiarkan presiden pilihannya membuat kebijakan yang tidak pro rakyat," demikian Mora, yang juga mantan pengurus DPP IMM ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya