Berita

jokowi

Wajar Jokowi Membentangkan Karpet Merah untuk Investor Asing

SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 05:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pada saat kampanye Pilpres 2014 kemarin, Joko Widodo pernah menegaskan keberpihakannya pada pengusaha dalam negeri sebagai wujud pelaksanaan semangat kemandirian dan menjalankan prinsip-prinsi trisakti.

Bahkan dalam debat capres/cawapres di Hotel Grand Melia, Jakarta, Jokowi dengan tegas mengatakan: "Pasar domestik jangan dimasuki dari luar, caranya seperti apa, hal-hal berkaitan dengan perizinan misalnya, daerah harus berikan kecepatan kalau itu investor lokal, domestik, tapi kalau yang dari luar, enggak apa-apa lah sedikit disulit-sulitin."

Menurut aktivis pergerakan, Iwan Sumule (Sabtu, 15/11), apa yang disampaikan Jokowi di atas hanya dalam rangka kampanye alias jualan. "Jadi siapa tahu misinya waktu itu adalah untuk mencari simpati rakyat atau dalam rangka menipu calon pemilih?" sindirnya.


Karena yang namanya masa kampanye, dia menegaskan, apa pun dianggap boleh-boleh saja termasuk membohongi para pemirsah dan rakyat jelatah.

Iwan Sumule mengungkapkan itu terkait banyaknya orang yang kaget ketika Presiden Jokowi memberikan kesempatan yang luas bagi investor asing masuk ke Indonesia saat presentasi di Forum KTT APEC di Beijing.

Menurutnya, kalau sekarang Jokowi membentangkan karpet merah untuk investor asing, adalah hal yang wajar.

"Karena aksi tipu-tipunya telah berhasil dan menang. Kalau sudah menang terserah Jokowi juga untuk menentukan bentuk kebijakan yang akan dijalankan.  Toh jurus bohongnya itu sudah lama di praktekkan sejak maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Yang penting jangan selalu menyalahkan Jokowi, salahkan Anda sendiri yang sudah menentukan pilihan," tegasnya.

Sementara jargon berdirkasi dan Trisakti yang kerap disampaikan Jokowi, dia menduga, kemungkinan banyak yang salah mengerti.

"Siapa tahu yang dimaksud dengan berdikirari menurut Jokowi adalah bahaw pihak asing bebas menentukan agendanya di negeri ini. Atau kalau Trisakti maknanya mungkin adalah bahwa pihak asing hrus lebih berdaulat di bidang politik dan mandiri untuk menginjak-injak negeri ini," sindirnya lagi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya