Presiden Joko Widodo menerima banyak keluhan dari masyarakat masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia. Mulai dari tidak adanya sekolah Bahasa Indonesia di Australia, soal perijinan untuk berusaha atau investasi, hingga masalah dwi kewarganegaraan bagi warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri, termasuk Australia.
Menjawab pertanyaan itu, Presiden Jokowi mengatakan, tidak perlu memaksa-maksa adanya tempat belajar Bahasa Indonesia di Australia.
Ia yakin, bila ekonomi Indonesia berada pada posisi yang sangat dibutuhkan, tidak diminta pun pasti akan bermunculan tempat-tempat belajar Bahasa Indonesia di Australia.
Tetapu saya akan sampaikan pada Perdana Menteri (Australia,
red), agar ada tambahan beasiswa untuk mendorong mereka belajar Bahasa Indonesia,†kata Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Dubes RI di Australia Nadjib Rifhat Kesoema dan istrinya Nino Nadjib Riphat.
Soal perijinan dan proses bisnis yang panjang di Indonesia, diakui Presiden Jokowi. Namun Presiden menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah efisiensi untuk memotongnya. Ia lantas mencontohkan, bagaimana masalah perijinan bagi kawasan relokasi pengungsi Sinabung yang selesai dalam satu hari, setelah ia menelepon langsung pejabat-pejabat terkait.
Kita perlu waktu menyelesaikan hal-hal teknis di lapangan, banyak sekali,†tutur Jokowi, seperti dikutip dari situs Setkab.
Adapun terkait dengan peninjauan masalah dwi kewarganegaraan bagi warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan, tidak semua bisa ia lakukan.
Kalau Peraturan Presiden (Perpres) bisa saya selesaikan sehari, Peraturan Pemerintah bisa saya ganti. Tetapi kalau Undang-Undang itu parlemen (DPR),†tutur Jokowi seraya menyebutkan, pihaknya hanya memiliki kekuatan 38% di DPR-RI.
Pertemuan ini digelar usai Presiden bertemu dengan PM Australia Tony Abbot di Brisbane Convention and Exhibition Centre, Brisbane, Australia, Jumat sore (14/11) waktu setempat.
[zul]
