Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang luncurkan Presiden Joko Widodo masih menimbulkan polemik.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Wahidin Halim menjelaskan, sebenarnya inti permasalahan bukan terletak pada bentuk kartu-kartunya. Tapi pada mekanisme kebijakan serta sumber pendanaannya. Dalam konteks tata kelola pemerintahan hal ini harus jelas regulasinya.
"Bahkan, belakangan makin simpang siur saat Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014," jelas Wahidin dalam pesan kepada (Senin, 10/11).
Menurut mantan Walikota Tangerang ini, Jokowi harus jujur bahwa dia hanya melanjutkan program pro rakyat era pemerintahan SBY. KIP misalnya, pada masa SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Lalu, KIS merupakan program kesehatan SBY, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. Kemudian KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY.
"Jadi, kabinet Jokowi harus ngaku dan jujur-jujuran sajalah bahwa dia melanjutkan programnya SBY. Kan tidak banyak polemik yang kontra produktif jadinya. Bukan justru malah mencari siasat yang terkesan akal akalan. Ini negatif buat kelanjutan tata kelola pemerintahan ke depan," ungkapnya.
Belum lagi terkait mekanisme kebijakan dan sumber anggarannya harus jelas. Pertanyaannya sekarang adalah kartu kartu itu dicetak dimana, berapa harganya, berapa jumlahnya, bagaimana proses pengadaannya, kemana distribusi penyebarannya, dan pakai data yang mana dan darimana.
"Hal itu perlu perencanaan yang matang dan terukur," tegas Wahidin yang pernah mendapat penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik Se-Indonesia tujuh kali berturut turut dari BPK RI ini.
Sewaktu menjadi Walikota Tangerang selama dua periode, sejak 10 tahun lalu telah ada Kartu Multiguna yang fungsinya hampir sama dengan yang ada saat ini. Yaitu, menjamin biaya kesehatan dan pendidikan masyarakat.
"Itu jauh sebelum Jokowi mengenalkan istilah kartu Jakarta Sehat atau Kartu Jakarta pintar yang ramai belakangan ini," demikian Doktor Bidang Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran ini.
[zul]
