Pembentukan Kementerian Desa merupakan amanah dari UU 6/2014 tentang. Karena itu, lokus kementerian tersebut adalah desa yang akan mengurusi kepentingan desa secara keseluruhan.
"Yaitu pembangunan desa, kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan tata kelola pemerintahan desa," ujar Menteri Desa Marwan Jafar di kantor redaksi Tribun Timur, Makassar, (Jumat, 7/11) saat mengawali lawatan di ke Sulawesi Selatan.
Karena itu, mantan Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa ini memohon dukungan media agar bersedia menjadi mitra kerja yang ikut mempromosikan Kementerian Desa dan program-programnya agar sukses.
"Dalam hal ini,
Tribun Timur, kami ajak untuk intensif dan mengarusutamakan isu penguatan desa, menjadi 'corong' paradigma pembangunan dari pinggiran (desa). Termasuk isu percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal dan transmigrasi," ujar Menteri Marwan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Desa Marwan juga menjelaskan, bahwa kementeriannya adalah kementerian baru gabungan dari Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengembangan Masyarakat Desa di Kementerian Dalam Negeri, dan Transmigrasi yang sebelumnya ada pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Gabungan tersebut menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam lawatan ini, Menteri Desa akan meninjau Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Bekkae Kabupaten Wajo dan dilanjutkan memberikan bantuan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Pondok Pesantren dan Pos Kesehatan 19 desa se-Kabupaten Pangkep.
[zul]
