Berita

Rachmawati-Soekarnoputri

Rachmawati: Partai yang Buat DPR Tandingan Bisa Dibubarkan

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 21:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pembentukan pimpinan DPR tandingan oleh Fraksi PDIP, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura disesalkan sejumlah pihak.

"DPR tandingan itu merupakan preseden terburuk sejarah legislatif di Indonesia," tegas tokoh nasional, Rachmawati Soekarnoputri, dalam pesan singkat kepada RMOL (Senin, 3/11).

Menurut putri Bung Karno ini, manuver fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tersebut jelas inkonstitusional. Karena melanggar UU MD3 dan tata tertib DPR RI.


"Apabila dilanjutkan membentuk alat kelengkapan DPR dan seterusnya dapat dikategorikan perbuatan makar," tegasnya.

Makanya, bukan tidak mungkin partai-partai tersebut bisa dibubarkan. Kalau terbukti ada perintah dari pimpinan partai.

"Bila arogansi anggota DPR tersebut ada kaitan perintah dari pimpinan partai politik, maka parpol tersebut harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Visctor Laiskodat, sudah menegaskan, Ketum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengizinkan pembentukan DPR tandingan tersebut. "Iya diizinkan lah. Masak fraksi di DPR bersikap seperti ini belum dapat izin," ujar Victor. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya