Jumlah desa di Indonesia puluhan ribu. Masing-masing desa ada yang memiliki karateristik yang berbeda-beda.
Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar akan membuat penamaan kepada desa-desa yang memiliki ciri khas tersebut.
"Nanti akan ada muncul ada desa bahari, makmur, mandiri, sejahtera. Sedang kita susun penamaannya. Pada saatnya juga, akan ada duta desa, transmigrasi, dan duta tertinggal," jelas Menteri Marwan (Senin, 3/11).
Tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT, memang sangat banyak. Karena cakupan kementerian ini sangat luas.
Makanya, Menteri Marwan akan memperbanyak waktunya blusukan ke seluruh perdesaan di Indonesia untuk memperkenalkan program-program pemberdayaan masyarakat. Bahkan kalau perlu, dirinya akan ‘ngantor’ di tengah warga desa dibandingkan berada di kantor Kementeriannya.
“Akan banyak blusukan, karena pada kementerian yang mewakili 73 ribu desa. Tidak ada batasan apapun," tegasnya. Secara prinsip, hal-hal penting akan disampaikan ke masyarakat menyangkut strategi kementerian.
Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan, dana desa yang Rp1,4 miliar secara langsung akan diterima kepala desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat dua.
“Kita imbau kepala kepala desa, untuk mempersiapkan diri mewujudkan good dan clean governance. Tentu nanti kita akan kawal dan kasih pelatihan-pelatihan. Termasuk juga pendampingan dan fasilitasi,†ujar Menteri Marwan.
Marwan mengatakan, keberadaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan memfokuskan pada tatanan perdesaan dengan mendukung keberadaan Undang Undang Desa. Termasuk terkait Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
“Dalam pembangunan pemerintahan desa, sehingga keempat fokusnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain,†ujar Menteri Marwan.
Yang juga perlu ditekankan, perlunya sarana perdesaan, pembangunan desa, tata kelola desa. Dan saat ini, kata dia, daerah tertinggal dan transmigrasi sudah dilakukan dalam kementerian. “Dalam penataan ini, tentu prinsip efektifitas dan efisiensi dan semuanya tetap di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri agar tidak overlaping,†ujarnya.
“Kita akan bekerja sama dengan 17 kementerian yang lain. Di antara termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur,†ujar Menteri Marwan.
Kemudian dalam hal penataan personalia, Menteri Marwan mengatakan, akan melakukan prinsip-prinsip penempatan aparatus negara. “Secara baku sudah diatur dalam UU. Ini memang masih butuh waktu sampai Januari untuk menyusun kelembagaan secara total dan konprehensif,†tandasnya. [zul]
