Rapat gabungan pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan sidang paripurna pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) diundur dari jadwal malam ini, dan dilaksanakan esok (Selasa, 7/10), pukul 10.00 WIB.
Keputusan penundaan itu merupakan kesepakatan bersama setelah DPD meminta waktu lebih longgar agar mereka mengerucutkan satu nama untuk ditempatkan di paket yang diajukan dua koalisi di DPR.
Kabarnya, Koalisi Merah Putih (KMP) bisa menerima penundaan tersebut karena ingin menghindari ketegangan dan tetap menjaga citra lembaga MPR. Namun, soal nama calon Ketua MPR sudah ada di kantong para elite KMP.
Sampai saat ini, Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap berencana mengajukan paket dengan posisi Ketua MPR diisi oleh perwakilan DPD. Sedangkan, Koalisi Merah Putih sepakat mengajukan paket pimpinan MPR dengan komposisi terdiri dari empat perwakilan parpol koalisi dan satu perwakilan dari DPD.
Informasi yang didapat menyebut KMP satu suara menyerahkan jatah Ketua MPR kepada Partai Demokrat. Dan sejak siang tadi, Partai Demokrat mengaku telah menunjuk kadernya untuk diusung sebagai calon Ketua MPR.
Ketua Harian DPP Demokrat, Syarief Hasan, di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta (Senin siang, 6/10), menekankan bahwa nama yang sudah disepakati itu akan diumumkan malam ini jelang sidang paripurna. Namun karena sidang diundur, kemungkinan besar nama itu masih disimpan sampai besok. Syarief Hasan sendiri masuk ke dalam nominasi ini bersama eks Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf dan mantan Menteri Perhubungan, EE Mangindaan.
Dari informasi terpercaya yang redaksi dapatkan, nama Everte Ernest Mangindaan atau EE Mangindaan yang sudah disepakati.
Letnan Jenderal (Purn) EE Mangindaan dikenal cukup sepuh dan senior di kalangan politisi Demokrat. Sebelum menjabat Menteri Perhubungan, ia menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan Gubernur Sulawesi Utara periode 1995-2000.
Sebagai tentara, Mangindaan pernah menjabat Pangdam VIII/Trikora. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II periode 2004-2009. EE Mangindaan dinilai layak menduduki kursi Ketua MPR karena sebagai politisi ia dinilai relatif bersih dari kasus-kasus berbau korupsi. Ia juga dipercaya memiliki kepemimpinan yang baik.
[ald]
