Yenny Wahid: Pilkada Lewat DPRD Imbas Pertarungan Pilpres

Kekecewaan cukup merata setelah kedaulatan rakyat memilih kepala daerahnya terpangkas oleh keputusan politik DPR RI. Terjadi penumpukan kekuasaan di tingkat elite setelah DPRD diberikan hak memilih kepala daerah.

"Ke depannya, check and balances masyarakat itu sudah tak ada lagi. Lewat apa masyarakat bisa mengontrol kepala daerah? Kekuatan moral dan politisnya sudah tak ada. Berat sekali untuk pembangunan demokrasi ke depan," kata Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Yenny Wahid, kepada , di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin malam.

Putri dari almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu meyakini bakal banyak gerakan rakyat yang melawan keputusan DPR RI yang digolkan Koalisi Merah Putih itu lewat Mahkamah Konstitusi.

"Di sosial media itu orang-orang keras sekali menolak Pilkada lewat DPRD dan isu ini bisa jadi katalis gerakan baru. Saya rasa banyak orang segera inginkan gugatan karena Pilkada lewat DPRD itu berpotensi menyurutkan langkah demokratis kita," terangnya.

Yenny juga yakin, keputusan Pilkada lewat DPRD merupakan bagian imbas dari pertarungan politik di Pilpres 2014 yang dimenangkan kubu Jokowi-JK. Dikotomi politik yang seharusnya sudah selesai dan beralih fokus pada pembangunan bangsa malah tidak terjadi.

"Tadinya kita pikir dengan Jokowi-JK terpilih maka selesai sudah dikotomi-dikotomi ini. Tapi kalau ada situasi ini, maka dikotomi akan berlangsung terus," ujarnya. [ald]