Gedung setinggi 14 lantai itu dicat warna bendera kebangsaan. Dinding lantai dua hingga tujuh dicat putih. Lantai delapan hingga tiga belas berwarna merah. Di lantai teratas, dipasang logo KPK. Gedung ini memiliki perisai di atapnya. Berbentuk segi empat dengan sisi cembung.
Desain gedung baru KPK dipampang di atas pagar seng yang mengelilingi lahan seluas hampir 1 hektar. Lahan itu terletak di antara Jalan Pedurenan dan Gembira di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung baru KPK bakal berdiri di lahan ini.
Pembangunan gedung dimulai sejak Desember tahun lalu. Ditandai pengeboran untuk menancapkan paku bumi. Kontraktornya Hutama Karya (HK). Nama badan usaha milik negara itu dipajang di paling bawah papan “Proyek Gedung KPK-RI.â€
Dalam menggarap gedung baru KPK ini, Hutama Karya didampingi PT Pandu Sentosa selaku konsultan perencana dan PT Artefak Arkindo, konsultan manajemen konstruksi.
Di sebelah papan proyek ini berdiri plang yang ukurannya lebih kecil. Isinya juga pemberitahuan: “Di Tanah Ini Dibangun Gedung Kebangsaan Untuk Rakyat Indonesia.â€
Di belakang plang itu, sudah berdiri gedung berlantai tiga. Lantai betonnya masih ditopang steger yang disusun rapat. Lima pekerja berusaha mengangkat baja batangan ke atas, dibantu tower crane.
Pekerja lainnya membuat adukan beton dengan mesin molen. Adukan lalu diangkut ke atas dengan crane. Di lantai tiga, pekerja sedang mengecor tiang penopang. Cetakan berbentuk lingkaran sudah dipasang. Besi-besi menyembul keluar dari cetakan.
Dengan besi panjang, pekerja mengaduk-aduk beton cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Tujuannya agar adukan yang dituangkan lebih padat. Dan, tidak ada ruang kosong di dalam cetakan. Masih di lantai teratas, seorang pekerja terlihat mengebor tiang pilar. Besi dimasukkan ke lubang yang tercipta.
Semua pekerja mengenakan topi proyek, tapi aktivitas di tengah terik matahari membuat keringat mengucur di kening mereka. Bekerja di ketinggian, menuntut konsentrasi dan kewaspadaan yang tinggi. Imbauan bertuliskan “Kelalaian/Kecelakan Terjad Bila Anda Lengah, Lelah dan Mengantuk†dipasang untuk mengingatkan pekerja.
Tak jauh dari gedung yang sedang dikerjakan, berdiri bedeng berdinding kayu. Ruangan di bedeng dibagi dua. Satu ruangan untuk menyimpan peralatan kerja. Sebuah meja kayu ditempatkan merapat ke dindingnya. Di atasnya terdapat lima helm proyek. Beberapa rompi dan pakaian proyek digantung di dinding ruangan ini.
Satu ruangan lain dipakai untuk pos jaga. Ruangan ini diisi meja dan kursi. Antonius mendiami ruangan ini bersama tiga rekannya. Mengenakan seragam biru gelap, mereka menjaga keamanan lokasi proyek.
Menurut Antonius ini, proyek ini dikerjakan siang-malam. “Bagian yang ngecor bekerja nonstop. Sementara yang mengurusi kayu dan besi, cuma dari pagi sampai malam,†tuturnya.
Berjaga setiap hari sejak Januari lalu, Antonius tahu progress pembangunan. Ia mengungkapkan tiang-tiang di lantai tiga belum lama dicor. “Belum kering betul. Mungkin 2-3 minggu lagi baru dicopot (cetakannya),†ujarnya.
Ia juga tahu siapa saja yang datang untuk menengok proyek ini. “Pimpinan KPK suka datang ke sini,†ujarnya.
Cuaca yang panas, membuat Usman istirahat sejenak untuk memulihkan staminanya. Ia memilih berteduh di bawah pohon di luar lokasi proyek. Helm proyek dicopot dari kepalanya. Handuk kecil di leher dikibas-kibaskan untuk mengusir gerah.
Sudah empat bulan terakhir dia mengerjakan pembangunan gedung KPK. Dia bertugas melakukan pengecoran. Ia mengungkapkan ada 200 pekerja di proyek ini. Sejauh ini, kata dia, ritme kerja masih normal.
“Kita sih kerjain apa yang ditugasin aja. Kalau disuruh percepat, ya akan kami percepat semampu kami. Yang penting bayarannya lancar aja,†tegasnya.
Mujiono, koordinator proyek mengungkapkan, beberapa bulan lalu sejumlah rumah yang berada di lokasi proyek dibersihkan. Penghuni rumah-rumah itu tak bisa menunjukkan dokumen sebagai pemilik sah lahan ini.
“Mereka kan cuma orang-orang yang asal menempati tanah ini. Satu orang menempati, kemudian orang itu mengajak teman-temannya untuk ikut menempati. Makanya (pengosongan) bisa cepat selesai,†ujarnya.
Saat ground breaking pembangunan gedung KPK pada Desember lalu, di lahan ini ada dua rumah yang masih dihuni. Setelah lahan dibersihkan, kata Mujiono, kontraktor bisa leluasa mengerjakan proyek. Sejauh ini, menurut dia, pengerjaan proyek lancar-lancar saja.
Sebelumnya, Dirut Hutama Karya Tri Widjajanto berjanji menyelesaikan pembangunan gedung KPK dalam waktu 18 bulan.
“Kami turut bangga ikut terlibat dalam proses pembangunan gedung yang merupakan tonggak sejarah Indonesia ke depan,†ucap Tri saat ground breaking Desember lalu.
Rencananya ada dua bangunan yaitu bangunan utama setinggi 16 lantai, dengan dua lantai basement—bisa memuat 280 kendaraan. Kemudian ada gedung penunjang dan rumah tahanan (rutan) yang menampung 50 orang (40 tahanan laki-laki dan 10 perempuan).
PT Artefak Menang Meski Penawarannya Lebih Tinggi Proyek pembangunan gedung dimulai pada Maret 2013. Diawali dengan menggelar tender untuk pembuatan desain gedung dan perencanaan proyek. Masih di bulan yang sama, digelar tender untuk pengawas proyek.
Untuk pembuatan desain gedung dan perencanaan proyek, dianggarkan dana Rp 5,4 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 5.374.481.063.
Ada 20 perusahaan yang tertarik untuk menggarap proyek ini. Tujuh perusahaan memenuhi kualifikasi. Lalu dilanjutkan ke seleksi administrasi. Hanya lima perusahaan yang lolos. Dari lima perusahaan itu hanya dua yang memenuhi syarat teknis.
Kedua perusahaan yang lolos syarat teknis lalu dilihat penawaran harganya.
Akhirnya, PT Pandu Persada ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp 4.247.683.000. Lebih rendah dari rivalnya, PT Perentjana Djaja yang mengajukan penawaran Rp 4,77 miliar.
Untuk tender pengawas proyek, KPK menganggarkan dana Rp 4,381 miliar. Sembilan belas perusahaan tertarik untuk memenangkan proyek ini.
Hanya tujuh perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi. Dari jumlah itu hanya empat perusahaan yang memenuhi syarat administrasi. Ternyata hanya dua perusahaan yang memenuhi syarat teknis.
Lolos syarat teknis, dokumen penawaran kedua perusahaan pun dibuka. Di dokumen penawaran PT Artefak Arkindo mengajukan harga Rp 3.306.100.000. Sementara PT Indah Karya mengajukan penawaran Rp 2.989.800.000.
Meski harga penawarannya lebih tinggi, KPK memutuskan PT Artefak sebagai pemenang. Sebab, skor teknis perusahaan ini lebih tinggi dari pesaingnya. PT Artefak mendapat skor 89,82. Sementara PT Indah Karya hanya 78,56.
PT Artefak sebelumnya ikut tender desain gedung dan perencanaan proyek.
Memenuhi syarat kualifikasi dan administrasi, perusahaan ini terganjal di syarat teknis. PT Artefak hanya memperoleh skor teknis 69,64 atau tidak lulus ambang batas teknis.
Saat tender perencanaan proyek dan pengawas proyek digelar, lahan yang akan dibangun KPK dibersihkan. Warga yang selama ini menempati lahan KPK difasilitasi Pemprov DKI untuk tinggal di rusun.
Awal Oktober 2013, KPK menggelar tender konstruksi gedung. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 215 miliar. Dua puluh tiga perusahaan tertarik untuk menggarap proyek ini.
Lima BUMN yang ikut tender memenuhi syarat kualifikasi. Yakni pernah membangun gedung minimal 12 lantai dengan luas bangunan 20 ribu meter persegi dalam 10 tahun terakhir.
Tiga BUMN lolos syarat teknis. Proses tender pun masuk ke tahap pembukaan dokumen penawaran. PT Hutama Karya mengajukan penawaran Rp 195.628.500.000. PT Wijaya Karya Rp 203.175.000.000. Sementara PT Waskita Karya Rp 213.679.000.000.
Lantaran mengajukan penawaran terendah, PT Hutama Karya pun ditetapkan sebagai pemenang. Sesuai kontrak, perusahaan itu harus menyelesaikan pembangunan gedung KPK dalam waktu 18 bulan.
HK Diminta Teken Pakta IntegritasJadi Rekanan KPK
Sebelum menggandeng Hutama Karya sebagai rekanan, KPK mengajukan persyaratan. “Ketika HK terpilih kami instruksikan HK agar tidak korupsi, pakta integritas,†ujar Wakil Ketua Bambang Widjojanto saat peresmian gedung baru KPK Desember lalu.
Bambang mengungkapkan, pihaknya kerap menangani korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Banyak praktik-praktik korupsi di dalam proses tender proyek.
Seperti dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga Hambalang Bogor. Proses lelang tender proyek tersebut sarat korupsi. Biasanya perusahaan kontraktor melobi untuk dimenangkan dalam proses tender. Mereka kemudian melakukan praktik menyuap agar dimenangkan.
Menjadi rekanan KPK, tak membuat PT Hutama Karya lepas dari pantauan lembaga korupsi itu. Di tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung KPK, Direktur Pengembangan PT Hutama Karya, Budi Rahmat Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Diklat Pelayaran di Sorong, Papua Barat.
Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan penetapan Budi sebagai tersangka menunjukkan lembaganya profesional. “Justru ini menunjukkan KPK sangat independen,†ujarnya.
Johan menyinggung kembali alasan lembaganya memilih Hutama Karya sebagai rekanan dalam pembangunan gedung KPK. Kata dia, proses tender pembangunan gedung KPK sangat panjang sejak 2013. Hutama Karya menang tender karena lolos kualifikasi dan mengajukan harga penawaran paling rendah. “Kalau ada ‘joy’ tentu kita tidak memilih Hutama Karya,†ujar Johan.
Tahun 2013, anggaran yang disediakan untuk pembangunan gedung KPK Rp 40,8 miliar sudah dikucurkan mulai 2013.†Rinciannya, untuk manajemen konstruksi Rp 1,4 miliar, perencanaan Rp 4,8 miliar, konstruksi Rp 34,4 miliar, dan pengelola Rp 153 juta.
Untuk 2014, anggaran yang disiapkan Rp 110,1 miliar. Untuk manajemen konstruksi Rp 1,75 miliar, perencanaan Rp 411 juta, konstruksi Rp 107,5 miliar, serta pengelola Rp 383 juta.
“Adapun finishing proyek pada 2015, anggarannya Rp 74,83 miliar. Terdiri atas manajemen konstruksi Rp 1,2 miliar, perencanaan Rp 280 miliar, konstruksi Rp 73,1 miliar, serta pengelola Rp 229 juta,†papar Johan.
Meski menggandeng Hutama Karya dalam pembangunan KPK, menurut Johan, bila ada perkara yang di BUMN itu akan diproses sesuai ketentuan. Kata Johan, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan.
“Hasil penghitungan sementara, kerugian negara mencapai Rp 24,2 miliar. Tapi saya belum tahu nilai proyek Diklat Pelayaran tersebut,†kata dia. ***
