Mafia Migas Membangun Kepribadian Ganda, Jokowi Tidak Punya Skema Perlawanan?

Mafia minyak dan gas di Indonesia bukan cuma menempatkan orang-orang di pemerintahan, tapi lebih canggih lagi yaitu dengan segala kekuatannya melahirkan regulasi yang berkepribadian ganda atau bertentangan dengan konstitusi negara.

"Mafia di hulu membangun kepribadian ganda peraturan," kata pakar geopolitik, Hendrajit, dalam diskusi "Korupsi di Pusaran Migas" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9).

Ia memberi contoh dicabutnya Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu diganti Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya peraturan revisi itu, layanan BBM bersubsidi terhadap kapal nelayan di atas 30 Gross tonnage (GT) dapat dilakukan.

Menurut dia, pada sektor hilir, Permen ESDM 6 tahun 2014 adalah pintu masuk kebocoran sektor migas. Memberlakukan penyaluran BBM bersubsidi ke semua jenis kapal mengakibatkan kerugian negara Rp 1,7 triliun per tahun hanya untuk kapal nelayan atau di sektor perikanan.

Itu baru contoh kecil bagaimana mafia migas memainkan peraturan yang berkepribadian ganda. Selain itu, tetap saja mafia migas akan menempatkan orang-orang kepercayaannya di pemerintahan. Pernyataannya ini terkait rencana pembentukan kabinet pemerintahan baru di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia menduga, Jokowi-JK akan memasukkan lagi nama-nama lama yang bermasalah di kabinet, terkhususnya untuk menangani sektor energi dan sumber daya mineral. Dia menyebut salah satu nama, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari Hernanto Soemarno, yang adalah kakak dari Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno.

"Ingat bagimana DPR meminta kejelasan impor minyak yang merugikan negara Rp 500 miliar. Ari Soemarno ini tipikal mafia hilir. Sedangkan, Rini punya kedekatan dengan perancang skema kapitalisme global di Amerika Serikat," ujarnya.

Ditegaskannya lagi, kini skenario mafia migas dengan dukungan Amerika Serikat lebih njlimet dan menciptakan kepriabadian ganda produk hukum.

"Jokowi ini tidak punya skema melawan skema kapitalisme global," ujarnya. [ald]