PDI Perjuangan ramai-ramai mendorong agar Presiden SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebelum turun dari kursi RI 1. Bahkan, desakan itu disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo.
Partai Demokrat heran dengan perubahan sikap politik partai besutan Megawati Soekarnoputri. "Masak baru satu tahun sudah berubah sikap," sindir Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan saat dihubungi Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 27/8).
Ramadhan mengingatkan, PDIP selalu menolak kebijakan pemerintah kalau akan menaikkan harga BBM, termasuk pada 2013 lalu. Mereka beralasan cukup banyak cara yang bisa dilakukan daripada menaikkan harga BBM.
"Mereka dulu ngotot, tidak usah naikkan BBM karena bisa menyengsarakan rakyat. Kan bisa melakukan ini dan itu sebagai alternatifnya. Sekarang, ya lakukanlah. Kenapa jadi tidak percaya diri," ungkap anggota Komisi I DPR ini.
Karena itu, Ramadhan Pohan menilai, mestinya sewaktu menjadi oposisi, PDIP harus tetap mengukur segala sikap politik yang akan diambil. Jadi tidak asal menolak. Saat ini, PDIP terkena karma.
"Dulu cuap-cuap. Ketika akan berkuasa, baru mereka ketakutan. Rakyat akan menagih janji mereka. Kalau mereka tidak bisa meng-
address apa yang dimaui rakyat, pemerintahan Jokowi dan PDIP, tidak akan kuat," tekan Ramadhan.
Ramadhan berharap Presiden SBY tidak mau didikte oleh PDIP dan Jokowi itu. "Biar kan pemerintah berpikir tenang, tak usah diajari," tegasnya.
Apalagi, saat menaikkan atau menurunkan harga BBM dulu, Presiden SBY juga tidak terpengaruh dengan sikap politik PDIP.
"Ketika Pak SBY bergerak untuk kepentingan nasional, difitnah ditekan, dan diancam. Tapi Pak SBY jalan terus. Karena saat menaikkan atau menurunkan BBM, Pak SBY bukan karena tekanan. Pak SBY membuat kebijakan demi kepentingan rakyat," tandasnya.
[zul]
