Berita

ramadhan pohan

Demokrat Heran Melihat PDIP, Dulu Cuap-cuap Tolak Kenaikan BBM

RABU, 27 AGUSTUS 2014 | 09:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

PDI Perjuangan ramai-ramai mendorong agar Presiden SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebelum turun dari kursi RI 1. Bahkan, desakan itu disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo.

Partai Demokrat heran dengan perubahan sikap politik partai besutan Megawati Soekarnoputri. "Masak baru satu tahun sudah berubah sikap," sindir Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan saat dihubungi Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 27/8).

Ramadhan mengingatkan, PDIP selalu menolak kebijakan pemerintah kalau akan menaikkan harga BBM, termasuk pada 2013 lalu. Mereka beralasan cukup banyak cara yang bisa dilakukan daripada menaikkan harga BBM.


"Mereka dulu ngotot, tidak usah naikkan BBM karena bisa menyengsarakan rakyat. Kan bisa melakukan ini dan itu sebagai alternatifnya. Sekarang, ya lakukanlah.  Kenapa jadi tidak percaya diri," ungkap anggota Komisi I DPR ini.

Karena itu, Ramadhan Pohan menilai, mestinya sewaktu menjadi oposisi, PDIP harus tetap mengukur segala sikap politik yang akan diambil. Jadi tidak asal menolak. Saat ini, PDIP terkena karma.

"Dulu cuap-cuap. Ketika akan berkuasa, baru mereka ketakutan. Rakyat akan menagih janji mereka. Kalau mereka tidak bisa meng-address apa yang dimaui rakyat, pemerintahan Jokowi dan PDIP, tidak akan kuat," tekan Ramadhan.

Ramadhan berharap Presiden SBY tidak mau didikte oleh PDIP dan Jokowi itu. "Biar kan pemerintah berpikir tenang, tak usah diajari," tegasnya.

Apalagi, saat menaikkan atau menurunkan harga BBM dulu, Presiden SBY juga tidak terpengaruh dengan sikap politik PDIP.

"Ketika Pak SBY bergerak untuk kepentingan nasional, difitnah ditekan, dan diancam. Tapi Pak SBY jalan terus. Karena saat menaikkan atau menurunkan BBM, Pak SBY bukan karena tekanan. Pak SBY membuat kebijakan demi kepentingan rakyat," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya