Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD mengaku menjaga jarak pasca-penetapan pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli lalu. Karena itu, mantan Ketua Tim Kamnas Prabowo-Hatta menunggu putusan MK yang akan disampaikan Kamis siang.
Penegasan itu disampaikan Mahfud di hadapan pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang berkunjung ke kantor MMD Initiative, Menteng, Jakarta kemarin.
"Biarlah MK memutus perkara tersebut. Kita tunggu saja. Yang terpenting siapa pun yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden nantinya harus konsisten terhadap program dan janji yang sudah disampaikan,†tegas Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga berbicara soal pendidikan di Indonesia.
“Pendidikan di negeri ini masih perlu penanganan lebih serius. Terlebih tidak ada satu pun konstitusi negara lain di dunia ini yang secara eksplisit mencantumkan anggaran minimal untuk pendidikan. Ini cuma di Indonesia lho,†kata Mahfud MD.
Mahfud juga diminta pandangan Mahfud MD terkait gagasan Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas) yang ingin dikawal KAMMI. Melalui Jamdiknas, KAMMI menuntut Pemerintah menjamin akses pendidikan seluruh anak bangsa Indonesia hingga S1.
Menurut Mahfud, gagasan itu memang seharusnya bisa diwujudkan Indonesia jika ada pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Mahfud mengingatkan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan sebuah bangsa.
“Meskipun Jepang dan Jerman sempat hancur usai Perang Dunia II, kini mereka menjelma menjadi negara maju di kancah dunia. Kunci kemajuan mereka adalah pendidikan. Semua negara maju pasti pendidikannya baik. Malaysia pun demikian,†terang Mahfud.
Pada tahun 1970-an, lanjut Mahfud, mahasiswa Malaysia masih banyak yang belajar di Indonesia. Setelah 1980-an keadaan itu sudah langka. Malah kemudian pada 1990-an makin banyak mahasiswa Malaysia yang menempuh studi di Amerika.
Oleh karena itu, Mahfud juga mengamini pandangan KAMMI bahwa salah satu masalah krusial bangsa ini adalah pelayanan pendidikan.
“Buktinya, hingga kini 80% anak-anak Indonesia hanya memperoleh pendidikan hingga tingkat SMP. Padahal, pendidikan adalah satu dari tiga unsur negara sejahtera (welfare state) yang menjadi cita-cita Indonesia,†tambahnya.
Mahfud menilai Indonesia sekarang masih terjebak dalam lingkaran setan, sebab ketiga unsur negara sejahtera meliputi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masih lemah.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang termasuk tertinggi di dunia, menurut Mahfud, juga belum bisa mempengaruhi kemajuan pendidikan.
“Masalahnya Indonesia ini uang banyak, tapi tidak merata. Malah kebanyakan kekayaan itu yang punya perusahaan asing,†tandasnya.
[zul]
