Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, mengaku kagum dengan kemajuan-kemajuan yang diraih Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam empat tahun terakhir.
Menurut Fadel, Banyuwangi telah menerapkan apa yang menjadi syarat kemajuan suatu daerah yaitu inovasi, mengoptimalkan jaringan alias networking, dan punya terobosan agar muncul kepercayaan dari rakyat.
Hal itu dikatakan tokoh Partai Golkar itu dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (20/8). Dalam kesempatan itu Fadel memberikan motivasi sekalian memaparkan pemikiran-pemikiran dalam bukunya, "Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah".
Fadel melihat sejumlah kemajuan di daerah berjuluk "The Sunrise of Java" itu. Dia bertemu sejumlah pihak untuk berdialog dan mencari masukan sekaligus bekal baginya saat resmi menjadi anggota DPR RI periode lima tahun mendatang. Fadel juga menyempatkan diri menyaksikan pertandingan sepak bola Persewangi Banyuwangi melawan Persego Gorontalo.
"Saya kan habis ini dilantik jadi anggota legislatif. Saya sudah pesan ke partai saya bahwa saya harus masuk ke komisi yang membidangi ekonomi yang memang menjadi concern saya. Kedatangan saya ke sini jadi bekal untuk ikut mendorong kemajuan daerah timur Pulau Jawa saat resmi jadi anggota DPR nanti," kata Fadel, seperti tertulis dalam rilis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diterima redaksi.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan perwakilan PNS untuk berdialog dengan Fadel.
"Ibaratnya, ini
recharge agar birokrasi di Banyuwangi bisa terus meningkatkan kinerjanya," kata bupati berusia 41 tahun itu.
Menurut Anas, paradigma birokrasi harus selalu disegarkan agar bisa terus terpacu menggapai kinerja optimal.
"Di Banyuwangi, kami sudah terapkan tunjangan kinerja. Yang kerja keras dapat tunjangan. Jadi tidak seperti dulu, antara yang kerja dan yang tidak kerja tidak ada pembeda signifikan dalam tunjangan. Ini untuk memacu PNS," ujarnya.
Reformasi birokrasi di Banyuwangi juga dilakukan sejak fase perekrutan dengan syarat-syarat yang diperketat. Misalnya, indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dinaikkan menjadi minimal 3,5 untuk masuk mendaftar menjadi PNS.
"Kami juga mendorong agar birokrasi inovatif. Misalnya, menjalin kemitraan dengan swasta dan BUMN untuk membangun daerah, karena mengandalkan APBD saja jelas tidak cukup," kata dia.
[ald]
