Keberadaan empat partai pendukung Jokowi-JK masih belum mayoritas di DPR RI. PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura baru memiliki 207 kursi atau sekitar 36,96 persen di parlemen.
Karena itu, tidak masalah kalau Jokowi menambah kekuatan dengan menggaet partai yang pada Pilpres lalu mendukung Prabowo-Hatta. Agar pemerintahan Jokowi mudah memuluskan kebijakan.
"Bagus kalau itu menyangkut strategi karena merasa masih kurang," ujar Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Hasyim Muzadi, kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 19/8).
Bahkan menurutnya, partai yang akan digaet tersebut tidak masalah kalau kadernya masuk kabinet Jokowi-JK. "Ya, tapi terserah (Jokowi) diterima atau tidak," ungkapnya.
Namun yang jelas, di menegaskan, jangan ada pengkavlingan kekuasaan ketika kader partai masuk dalam kabinet pemerintahan.
"Kalau ada pengkavlingan, departemen akan mandul. Kabinet tidak akan bisa bekerja dalam satu network. Kalau parsial, tidak akan produk dari kabinet kecuali lelah," tegas mantan Ketua Umum PBNU ini mengingatkan.
Soal dukungan kepada pemerintahan Jokowi tersebut, dia menambahkan, ada yang lebih penting. Yaitu dukungan nyata dari rakyat. "Kalau DPR, parlemen akal-akalan, masyarakat bisa teriak, 'ini kok tidak benar'," tandasnya.
Soal penambahan partai pendukung ini sudah disampaikan beberapa partai pengusung Jokowi-JK. Kemarin, Jokowi mengakui sudah ada pembahasan tersebut. Namun, masih mengalami kemandekan. "Sudah berproses, tapi belum ketemu, belum sepakat. Kalau begitu ya gimana dong?" ujar Jokowi.
[zul]