Berita

tb hasanuddin/net

Politik

TB Hasanuddin: John McCain Temui SBY Bawa Misi Bisnis Senjata?

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 12:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebetulnya kurang pas jika seorang Presiden Republik Indonesia membahas isu peningkatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista negara dengan pejabat sekelas senator Amerika Serikat.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 13/8).

Dia mengkritik pertemuan Presiden SBY dengan Senator Amerika Serikat, John McCain, di Istana Negara, kemarin. John Sidney McCain adalah senator berusia 77 tahun yang mewakili negara bagian Arizona.
 

 
Salah satu materi penjelasan SBY kepada McCain adalah tentang upaya pemerintah RI meningkatkan postur dan kemampuan tentara, termasuk penambahan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.

"Saya kira begini, kalau kepala negara secara resmi bicara kepada senator yang mewakili sebuah wilayah tertentu, wilayah di negaranya sana, tentu subjek pembicaraaannya bukan subjek yang sangat strategis dan sensitif," kata TB Hasanuddin.

Menurut dia, seharusnya SBY hanya membahas hal lain yang tidak sensitif seperti alutsista. Malah akan lebih pas jika SBY dan McCain membahas hubungan kedua negara, bukan teknis persenjataan.

"Mungkin lebih pas SBY bicara tentang integrasi Papua yang sering juga dibicarakan para senator di AS dan Inggris. Yang bicara pertahanan itu lebih pas menteri pertahanan atau parlemen dari Komisi Pertahanan," jelasnya.

Karena kejanggalan itu, mantan Sekretaris Militer Presiden itu jadi menduga-duga McCain adalah utusan kelompok atau seseorang yang berpengaruh di AS.

"Dia ajak presiden kita bicara persenjataan dengan misi tertentu. Misalnya dia datang ke sini mungkin ada pesanan titipan, dari misalnya produsen senjata tertentu, bisnis senjata," ujarnya.

Meski ada dugaan begitu, karena pembicaraan SBY dan John McCain itu terjadi di ujung periode jabatan SBY, maka Komisi I tak akan membawa secara khusus isu pertemuan itu harus ke rapat Komisi. Tidak ada urgensi meminta penjelasan presiden.

"Dia (SBY) sebentar lagi finish, jadi mungkin tak perlu dimintai keterangan," tandasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya