Berita

tb hasanuddin/net

Politik

TB Hasanuddin: John McCain Temui SBY Bawa Misi Bisnis Senjata?

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 12:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebetulnya kurang pas jika seorang Presiden Republik Indonesia membahas isu peningkatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista negara dengan pejabat sekelas senator Amerika Serikat.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 13/8).

Dia mengkritik pertemuan Presiden SBY dengan Senator Amerika Serikat, John McCain, di Istana Negara, kemarin. John Sidney McCain adalah senator berusia 77 tahun yang mewakili negara bagian Arizona.
 

 
Salah satu materi penjelasan SBY kepada McCain adalah tentang upaya pemerintah RI meningkatkan postur dan kemampuan tentara, termasuk penambahan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.

"Saya kira begini, kalau kepala negara secara resmi bicara kepada senator yang mewakili sebuah wilayah tertentu, wilayah di negaranya sana, tentu subjek pembicaraaannya bukan subjek yang sangat strategis dan sensitif," kata TB Hasanuddin.

Menurut dia, seharusnya SBY hanya membahas hal lain yang tidak sensitif seperti alutsista. Malah akan lebih pas jika SBY dan McCain membahas hubungan kedua negara, bukan teknis persenjataan.

"Mungkin lebih pas SBY bicara tentang integrasi Papua yang sering juga dibicarakan para senator di AS dan Inggris. Yang bicara pertahanan itu lebih pas menteri pertahanan atau parlemen dari Komisi Pertahanan," jelasnya.

Karena kejanggalan itu, mantan Sekretaris Militer Presiden itu jadi menduga-duga McCain adalah utusan kelompok atau seseorang yang berpengaruh di AS.

"Dia ajak presiden kita bicara persenjataan dengan misi tertentu. Misalnya dia datang ke sini mungkin ada pesanan titipan, dari misalnya produsen senjata tertentu, bisnis senjata," ujarnya.

Meski ada dugaan begitu, karena pembicaraan SBY dan John McCain itu terjadi di ujung periode jabatan SBY, maka Komisi I tak akan membawa secara khusus isu pertemuan itu harus ke rapat Komisi. Tidak ada urgensi meminta penjelasan presiden.

"Dia (SBY) sebentar lagi finish, jadi mungkin tak perlu dimintai keterangan," tandasnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya