Berita

ilustrasi/net

Politik

BKKBN: Terjadi Krisis Stok Alkon Gratis di Jawa Barat

SABTU, 09 AGUSTUS 2014 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persediaan alat kontrasepsi di Jawa Barat dalam kondisi kritis. Bahkan, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan stok.

Menipisnya alat kontrasepsi gratis tersebut dikhawatirkan menambah berat beban masyarakat miskin di Jabar.

Dikutip dari rmoljabar.com, Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Siti Fatonah, mengungkapkan bahwa menipisnya stok alat kontrasepsi tersebut sudah terjadi sejak Juni.


"Sejak Juni lalu stok alkon (alat kontrasepsi) memang sudah tipis di lapangan. Sudah dalam tanda kritis, artinya tidak akan mencukupi hingga tiga bulan ke depan," kata Siti di Kantor BKKBN Jabar, Bandung, Sabtu (9/8).

Menurut Siti, persediaan paling tipis adalah pada alat kontrasepsi jenis pil dan suntik. Padahal, sebagian besar masyarakat Jabar atau hampir 80 persen menggunakan dua jenis alat kontrasepsi tersebut.

Siti juga mengakui pihaknya sudah memetakan wilayah-wilayah krisis persediaan alat kontrasepsi. Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan alat kontrasepsi.

"Akibatnya, mereka yang umumnya masyarakat tidak mampu itu harus membeli alkon swasta," katanya.

Meski masyarakat bisa mengatasi persoalan menipisnya persediaan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah dengan cara membeli sendiri alat kontrasepsi namun kondisi itu tak bisa dibiarkan. Sebab, menurutnya, hakikat dari keberadaan pemerintah sendiri adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat.

"Kalau dibiarkan, pemerintah lepas tanggung jawab. Padahal, kan salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan terhadap masyarakat," ucap Siti. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya