Berita

fahri hamzah/net

Politik

Fahri Hamzah: Tak Akan Ada yang Berkhianat, Demokrasi Lebih Menarik

JUMAT, 08 AGUSTUS 2014 | 18:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kelemahan koalisi politik adalah ketiadaan platform untuk mengembangkan ide dan gagasan. Karena itu, Koalisi Permanen Merah Putih tidak akan mengulangi kesalahan serupa yang terjadi di masa lalu.

Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah, dalam pernyataan pers, Jumat (8/8). Menurut dia, gagasan koalisi permanen di parlemen terjadi karena  partai-partai diharuskan konsisten dengan pilihan politik yang diperjuangkan.

"Koalisi maupun oposisi saat ini tidak memiliki platform. Ini terjadi karena pada Pilpres 2009 ada tiga kandidat. Tersisa dua pasang di putaran kedua, sedangkan yang lain dipaksa keluar. Pemaksaan itu membuat tidak terjadinya kristalisasi pikiran dari kelompok-kelompok ini," kata Fahri.


Kondisi itu berbeda dengan Pilpres 2014. Walau menuai sengketa, sejak awal partai-partai sudah bergabung jadi satu kelompok sehingga terjadi kristalisasi. Polarisasi identitas kelompok ini dinilainya sangat baik.

Polarisasi dan kristalisasi, menurutnya, tidak hanya terjadi di partai politik melainkan bisa masuk ke semua lini termasuk keilmuan, media massa, pengusaha dan termasuk para pemuka agama.

"Kategorisasi kelompok yang terjadi sebelumnya kurang dialektif, sekarang akan menjadi dialektis. Kalau kami boleh identifikasi, maka kami (Prabowo-Hatta) sekarang menjadi kelompok yang nasionalis-religius. Demokrasi akan menjadi menarik,” imbuhnya.

Fahri percaya, partai-partai lain yang telah tergabung dalam koalisi Merah Putih tidak akan berkhianat walau dikalahkan lewat proses konstitusional. Karena, partai-partai di koalisi ini juga memiliki cita-cita untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia.

"Semua ingin demokrasi lebih sehat lewat konsistensi terhadap ide dan nilai perjuangan," tegas Fahri. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya