Berita

presiden sby

Politik

SBY Bentuk Tim untuk Mengumpulkan Seluruh Dokumen Pemerintahannya

JUMAT, 08 AGUSTUS 2014 | 16:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, telah membentuk tim penyiapan dokumen negara yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan disimpan di lembaga kepresidenan.

Langkah itu, untuk kepentingan arsip nasional di era pemerintahan yang dipimpinnya selama 10 tahun terakhir.

"Nanti akan ada dokumen perencanaan strategis seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) baik 2004-2009 maupun 2009-2014, RKP, kemudian APBN, APBNP yang sudah ada di Bappenas misalnya, Kementerian Keuangan misalnya, itu saya harap bisa diserahkan kepada tim," kata Presiden SBY saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Kabinet di Istana Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat siang (8/8).


Presiden mengajak penyiapan dokumentasi pemerintahan itu menjadi tradisi administrasi dokumentasi negara modern. Dia berharap kejadian di masa lalu, seperti naskah Supersemar yang banyak sekali versinya, tidak terulang lagi.

Didampingi Wakil Presiden Boediono, Presiden juga minta semua pejabat untuk mulai menjaga ketertiban semua dokumentasi negara, termasuk arsip-arsip nasional. Hal itu bisa menjadi bahan kajian dan membantu penelitian di masa depan. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya