Berita

ilustrasi/net

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

SBY: Jokowi Harus Siap Hadapi Kekecewaan Rakyat Terhadap Susunan Kabinet

JUMAT, 08 AGUSTUS 2014 | 12:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Adalah hak capres terpilih, Joko Widodo, untuk menyusun kabinet dengan cara meminta masukan dari masyarakat luas, termasuk lewat media sosial

Dalam wawancara di program "Isu Terkini"  yang dipublikasikan melalui kanal youtube (klik disini), pada Kamis malam (7/8), Presiden SBY mengatakan, cara yang digunakan Jokowi tidak perlu dirisaukan.

Presiden pun mengklaim bahwa ia sendiri mendengarkan banyak pandangan dan masukan dari masyarakat ketika menyusun kabinet di waktu-waktu lalu akan memerintah. Namun, langkah-langkah itu tidak dilakukan secara terbuka dan tidak diumumkan.


"Dari apa yang saya dapatkan itu memang banyak sekali usulan, rekomendasi, permintaan dari masyarakat luas," katanya, seperti diberitakan situs sekretariat kabinet.

SBY memberikan contoh saat ia akan menentukan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Menurut SBY, saat itu ada tiga nama. Ia meminta sebuah lembaga survei yang kredibel untuk melakukan survei dari tiga nama yang itu.

"Nah, dari situ saya tahu mana yang paling disukai oleh rakyat kita, tentu dengan kriteria yang saya tetapkan sendiri. Itu pengalaman saya," papar SBY.

Karena itu, kalau Jokowi sekarang memilih cara yang sama dalam memilih calon anggota kabinet pun harus dihormati. Hanya saja SBY mengingatkan agar nanti Jokowi bersiap-siap mengahadapi kekecewaan masyarakat setelah susunan final kabinet diumumkan.

"Masyarakat kita ini mudah tidak puas. Jago-jagonya, calon-calon yang diunggulkan, direkomendasikan, misalnya tidak masuk. Jokowi pada saatnya harus menjelaskan kepada publik mengapa harus memilih Si A, dan bukan memilih Si B," jelas SBY.

Menurut dia, konsekuensi atau risiko dari apa yang terjadi sekarang ini karena masyarakat diundang secara terbuka untuk memberikan masukan, bahkan untuk ikut memilih. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya