Berita

ilustrasi/net

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

SBY: Jokowi Harus Siap Hadapi Kekecewaan Rakyat Terhadap Susunan Kabinet

JUMAT, 08 AGUSTUS 2014 | 12:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Adalah hak capres terpilih, Joko Widodo, untuk menyusun kabinet dengan cara meminta masukan dari masyarakat luas, termasuk lewat media sosial

Dalam wawancara di program "Isu Terkini"  yang dipublikasikan melalui kanal youtube (klik disini), pada Kamis malam (7/8), Presiden SBY mengatakan, cara yang digunakan Jokowi tidak perlu dirisaukan.

Presiden pun mengklaim bahwa ia sendiri mendengarkan banyak pandangan dan masukan dari masyarakat ketika menyusun kabinet di waktu-waktu lalu akan memerintah. Namun, langkah-langkah itu tidak dilakukan secara terbuka dan tidak diumumkan.


"Dari apa yang saya dapatkan itu memang banyak sekali usulan, rekomendasi, permintaan dari masyarakat luas," katanya, seperti diberitakan situs sekretariat kabinet.

SBY memberikan contoh saat ia akan menentukan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Menurut SBY, saat itu ada tiga nama. Ia meminta sebuah lembaga survei yang kredibel untuk melakukan survei dari tiga nama yang itu.

"Nah, dari situ saya tahu mana yang paling disukai oleh rakyat kita, tentu dengan kriteria yang saya tetapkan sendiri. Itu pengalaman saya," papar SBY.

Karena itu, kalau Jokowi sekarang memilih cara yang sama dalam memilih calon anggota kabinet pun harus dihormati. Hanya saja SBY mengingatkan agar nanti Jokowi bersiap-siap mengahadapi kekecewaan masyarakat setelah susunan final kabinet diumumkan.

"Masyarakat kita ini mudah tidak puas. Jago-jagonya, calon-calon yang diunggulkan, direkomendasikan, misalnya tidak masuk. Jokowi pada saatnya harus menjelaskan kepada publik mengapa harus memilih Si A, dan bukan memilih Si B," jelas SBY.

Menurut dia, konsekuensi atau risiko dari apa yang terjadi sekarang ini karena masyarakat diundang secara terbuka untuk memberikan masukan, bahkan untuk ikut memilih. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya