Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jakarta Raya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta.
Saat ini, kasus itu masih ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan belum terlihat ada perkembangan berarti.
Koordinator aksi BEM di depan kantor KPK, Sirojudin, mengatakan, pengambilalihan itu penting dilakukan KPK mengingat ada dugaan keterlibatan Gubernur DKI, Joko Widodo, yang baru ditetapkan KPU sebagai capres pemenang Pilpres 2014.
"KPK harus mengambil alih kasus bus TransJakarta. KPK jangan tebang pilih, harus segera tangani kasus pengadaan TransJakarta," katanya, di depan Kantor KPK Jakarta.
Selain dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta, mahasiswa juga menduga Jokowi terlibat dalam beberapa kasus korupsi lain, salah satunya terkait Taman BMW di Jakarta Utara. Jokowi diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sampai saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka dalam pengadaan Transjakarta di Dinas Perhubungan Pemprov DKI tahun 2013 yang terindikasi mark up atau penggelembungan anggaran.
Dua tersangka pertama ditetapkan pada 24 Maret lalu, yakni Drajat Adhiyaksa, selaku pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Busway. Satu lagi, Setio Tuhu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Tersangka bertambah karena terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama yaitu Udar Pristono, mantan kepala Dishub DKI. Pristono ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.
Selanjutnya Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT. Prawoto menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.
[ald]
