Berita

masinton pasaribu/net

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Politisi Muda PDIP Yakin Rini Soemarno Cs Tidak Intervensi Jokowi

RABU, 06 AGUSTUS 2014 | 18:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kehadiran Rini Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, sebaiknya tidak menjadi kekhawatiran berlebihan.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menanggapi kritik dari dalam barisan parpol pendukung maupun relawan Jokowi-JK tentang sosok kontroversial itu (klik disini).  

Masinton menegaskan, berdasar pengetahuannya, Kantor Transisi yang dikawal Rini bersama Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanti, dan Akbar Faizal itu tidak berperan terlalu vital dalam pembentukan kabinet dan penentuan program kerja Jokowi-JK.


"Setahu saya rumah ini tidak menggodok calon menteri, hanya untuk mengkomunikasikan proses transisi dan program dari pemerintahan sekarang ke presiden terpilih," ujar Masinton kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (6/8)

Mantan aktivis 98 yang menjabat Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi itu yakin, Rini Soemarno Cs tidak bisa mengintervensi Jokowi dalam penentuan isi kabinet.

"Kabinet itu hak prerogatif presiden. Kantor Transisi tak seperti dibayangkan orang, tak perlu dikhawatirkan," ujar politisi muda yang lolos jadi anggota DPR periode 2014-2019 itu.

Dia juga yakin, penunjukan Rini Soemarno, yang disebut-sebut punya masa lalu "kelam"  dalam pemerintahan silam, pasti sudah melalui pertimbangan baik dari Jokowi.

"Semua kita harus melihat komitmen Jokowi pada politik Trisakti. Platform-nya kan di situ," tegasnya.

Jadi, tambah Masinton, kekhawatiran bahwa pemerintahan baru nanti akan ditunggangi kelompok neoliberalisme bisa digugurkan dengan prgram-program yang sudah dijabarkan oleh Jokowi. Semua programnya itu mengadopsi nasionalisme Bung Karno.

"Kan kita susah mengukur orang per orang. Jadi, kita lihat saja di sekeliling Pak Jokowi tidak ada yang bermasalah secara hukum, tidak terlibat kasus kejahatan kemanusiaan atau skandal korupsi," ucapnya meyakinkan. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya