Berita

masinton pasaribu/net

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Politisi Muda PDIP Yakin Rini Soemarno Cs Tidak Intervensi Jokowi

RABU, 06 AGUSTUS 2014 | 18:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kehadiran Rini Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, sebaiknya tidak menjadi kekhawatiran berlebihan.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menanggapi kritik dari dalam barisan parpol pendukung maupun relawan Jokowi-JK tentang sosok kontroversial itu (klik disini).  

Masinton menegaskan, berdasar pengetahuannya, Kantor Transisi yang dikawal Rini bersama Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanti, dan Akbar Faizal itu tidak berperan terlalu vital dalam pembentukan kabinet dan penentuan program kerja Jokowi-JK.


"Setahu saya rumah ini tidak menggodok calon menteri, hanya untuk mengkomunikasikan proses transisi dan program dari pemerintahan sekarang ke presiden terpilih," ujar Masinton kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (6/8)

Mantan aktivis 98 yang menjabat Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi itu yakin, Rini Soemarno Cs tidak bisa mengintervensi Jokowi dalam penentuan isi kabinet.

"Kabinet itu hak prerogatif presiden. Kantor Transisi tak seperti dibayangkan orang, tak perlu dikhawatirkan," ujar politisi muda yang lolos jadi anggota DPR periode 2014-2019 itu.

Dia juga yakin, penunjukan Rini Soemarno, yang disebut-sebut punya masa lalu "kelam"  dalam pemerintahan silam, pasti sudah melalui pertimbangan baik dari Jokowi.

"Semua kita harus melihat komitmen Jokowi pada politik Trisakti. Platform-nya kan di situ," tegasnya.

Jadi, tambah Masinton, kekhawatiran bahwa pemerintahan baru nanti akan ditunggangi kelompok neoliberalisme bisa digugurkan dengan prgram-program yang sudah dijabarkan oleh Jokowi. Semua programnya itu mengadopsi nasionalisme Bung Karno.

"Kan kita susah mengukur orang per orang. Jadi, kita lihat saja di sekeliling Pak Jokowi tidak ada yang bermasalah secara hukum, tidak terlibat kasus kejahatan kemanusiaan atau skandal korupsi," ucapnya meyakinkan. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya