Berita

Eks Istana: Jangan Berlindung di Balik Lembaga Survei yang Kejujurannya Diragukan

KAMIS, 10 JULI 2014 | 03:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebohongan alias ketidakjujuran sudah menjadi kelaziman di negeri ini. Makanya, dalam percakapan tertutup maupun di forum-forum terbuka, termasuk yang disiarkan live televisi, seseorang harus minta ijin dulu untuk bicara jujur.

Demikian disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi (Kamis, 10/7).

"Kalimat 'Kalau mau jujur...' atau 'Kalau boleh jujur...' harus diucapkan dulu untuk membuka pernyataan yang benar. Di seluruh dunia, hanya di Indonesia orang harus minta ijin lawan bicaranya untuk berkata jujur," ungkap Adhie.


Di negeri dengan tingkat kejujuran yang mustahil, tidak akan bisa melaksanakan proses demokrasi (pemilu) yang benar. Karena kejujuran adalah syarat paling elementer untuk menyelenggarakan pemilu, lebih-lebih pilpres.

Karena itu, agar Pilpres 2014 ini legitimasinya agak mendingan, kedua pasangan capres-cawapres disarankan menunggu hasil final penghitungan suara oleh KPU.

"Jangan hanya karena sok gengsi, begitu lekas mengakui kemenangan atau kekalahan berdasarkan hasil perhitungan institusi yang tidak memiliki kewenangan menentukan hasil pilpres," jelas Jubir Presiden era Gus Dur ini.

Menurutnya, biarlah menunggu hasil perhitungan resmi KPU sebagai penyelenggara. Hal ini penting agar KPU mulai sekarang harus bertanggungjawab atas hasil kerjanya.

"Tidak berlindung di balik lembaga-lembaga survei yang tingkat kejujurannya disangsikan oleh publik secara luas, tapi dipercaya hanya oleh yang membiayai kegiatannya," demikian Adhie.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga pada Pilpres ini membuat sebagian masyarakat bingung. Pasalnya, ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta. Namun, banyak juga lembaga yang menyebutkan Jokowi-JK sebagai pemenang. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya