Berita

Eks Istana: Jangan Berlindung di Balik Lembaga Survei yang Kejujurannya Diragukan

KAMIS, 10 JULI 2014 | 03:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebohongan alias ketidakjujuran sudah menjadi kelaziman di negeri ini. Makanya, dalam percakapan tertutup maupun di forum-forum terbuka, termasuk yang disiarkan live televisi, seseorang harus minta ijin dulu untuk bicara jujur.

Demikian disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi (Kamis, 10/7).

"Kalimat 'Kalau mau jujur...' atau 'Kalau boleh jujur...' harus diucapkan dulu untuk membuka pernyataan yang benar. Di seluruh dunia, hanya di Indonesia orang harus minta ijin lawan bicaranya untuk berkata jujur," ungkap Adhie.


Di negeri dengan tingkat kejujuran yang mustahil, tidak akan bisa melaksanakan proses demokrasi (pemilu) yang benar. Karena kejujuran adalah syarat paling elementer untuk menyelenggarakan pemilu, lebih-lebih pilpres.

Karena itu, agar Pilpres 2014 ini legitimasinya agak mendingan, kedua pasangan capres-cawapres disarankan menunggu hasil final penghitungan suara oleh KPU.

"Jangan hanya karena sok gengsi, begitu lekas mengakui kemenangan atau kekalahan berdasarkan hasil perhitungan institusi yang tidak memiliki kewenangan menentukan hasil pilpres," jelas Jubir Presiden era Gus Dur ini.

Menurutnya, biarlah menunggu hasil perhitungan resmi KPU sebagai penyelenggara. Hal ini penting agar KPU mulai sekarang harus bertanggungjawab atas hasil kerjanya.

"Tidak berlindung di balik lembaga-lembaga survei yang tingkat kejujurannya disangsikan oleh publik secara luas, tapi dipercaya hanya oleh yang membiayai kegiatannya," demikian Adhie.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga pada Pilpres ini membuat sebagian masyarakat bingung. Pasalnya, ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta. Namun, banyak juga lembaga yang menyebutkan Jokowi-JK sebagai pemenang. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya