Ekonomi kerakyatan tidak hanya peduli pada usaha kecil tetapi memiliki tiga hal pokok. Tiga hal pokok itu adalah demokrasi ekonomi, keadilan berusaha, dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
"Demokrasi ekonomi maksudnya ekonomi dikelola bersama sesuai dengan konsep koperasi. Tetapi bukan berarti badan usaha lain tidak boleh. Koperasi dan lembaga usaha lain bekerja sama," jelas Sekjen Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Forum Amanat Indonesia Raya (Formasi), M. Azrul Tanjung, (Selasa, 8/7).
Koperasi sangat penting, karena memihak pada masyarakat. Di Selandia Baru, koperasi petani dan peternak tumbuh menjadi perusahaan besar dan mendunia. "Indonesia pun bisa seperti itu, asalkan pemerintah mendorong tumbuhnya koperasi," terang dia.
Kemudian, keadilan yang berusaha artinya setiap seorang bisa memiliki akses sumber ekonomi. Tidak seperti sistem perekonomian kapitalis, yang mana yang bisa mengakses sumber ekonomi hanya memiliki modal.
"Pengusaha kecil juga diberi kesempatan. Misalnya ada perusahan membuka perkebunan sawit yang luas, masyarakat setempat juga diberdayakan misalnya dengan sistem plasma. Begitu juga kalau perusahaan tambang, masyarakat juga dilibatkan."
Poin pokok terakhir yakni mengenai kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Azrul menilai poin ini sangat penting karena selama ini kesejahteraan hanya dimiliki pemilik modal. "Terbukti dengan aksi buruh yang dilakukan ketika hari buruh. Itu menunjukkan buruh yang belum sejahtera," ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu.
Buruh tidak hanya dijadikan pekerja, tetapi buruh juga dijadikan bagian dari perusahaan itu. Karena itu menurutnya, konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memuat tiga hal tersebut.
"Kami menilai tiga hal itu hanya ada pada pasangan Prabowo-Hatta. Jika terpilih,
Insya Allah rakyat sejahtera. Karena Prabowo punya buku yang ditulis bersama dengan ekonom handal tentang ekonomi kerakyatan," jelasnya.
Lagipula, hanya pasangan Prabowo-Hatta yang berani menandatangani kontrak dengan buruh.
Dalam visi-misinya, Prabowo-Hatta berkomitmen untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, koperasi dan UMKM.
Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lain untuk memprioritaskan penyaluaran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, pedagang kecil, industri kecil menengah, dan pegawai.
Prabowo-Hatta juga akan mendirikan Bank Tani dan Nelayan khusus untuk menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.
"Mereka juga melindungi, memodernisasi, merevitalisasi dan mengkonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangan koperasi , UMKM dan pasar tradisional. Melindungi dan memperjuangkan hal buruh termasuk buruh migran dan mengalokasi dana APBN minimal Rp1 miliar per desa," tandasnya.
[zul]
