Berita

ilustrasi

Bisnis

Menhub Larang Semua Angkutan Lebaran Naikkan Tarif Sembarangan

Skemanya Dikaji & Disesuaikan Dengan Kemampuan Masyarakat
SABTU, 05 JULI 2014 | 09:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Perhubungan (Men­hub) EE Mangindaan mengaku, saat ini keseluruhan penye­lenggara moda transportasi sudah mengaju­kan peninjauan kenaikan tarif kepada Kementerian Perhu­bungan (Kemenhub). Hal itu im­bas dari kenaikan biaya opera­sional, terutama akibat pelema­han nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“ASDP (Angkutan Danau Su­ngai dan Penyeberangan) saja minta naik (tarif), saya bilang no, ja­ngan dulu. Organda minta naik, karena dari 2009 nggak pernah naik-naik. Saya minta semua ke­putusan ada di Menteri Perhu­bungan. Saya minta tolong tahan dulu, semua moda,” kata Mang­in­daan ketika mengunjungi Na­grek, Garut, Jawa Barat, kemarin.

Menurut dia, hingga saat ini Kemenhub masih mengkaji ke­mungkinan kenaikan tarif trans­portasi yang diajukan masing-masing moda trans­portasi. Namun, pihaknya tetap harus mempertimbangkan dari sisi pengguna jasa transportasi.


“Saya lebih cenderung ke sosial­nya, ke masyarakatnya. Kalau pun naik setelah Lebaran, itupun saya minta jangan sekaligus tinggi, bertahap saja,” ucapnya.

Mangindaan membenarkan alasan yang dikemukakan penye­lenggara moda transportasi ada­lah terkait perningkatan biaya ope­rasional. Maka dari itu,  dia ber­janji akan mengakomodir per­mohonan tersebut, namun selu­ruhnya akan dilakukan setelah Lebaran dan dengan skema bertahap.

“Saya minta tolong tahan dulu, semua moda. Udara juga avtur naik, kurs dolar menguat dan seba­gainya, dan itu main dolar se­mua­nya. Bagaimana kita mau ta­han terus, bangkrut nanti. Tapi tetap kita minta Lebaran ini jangan diganggu dulu. Kalaupun ada naik, kita kasih bertahap. Jangan sekali­gus mau 100 persen gitu,” tegasnya.

Selain itu, Mangindaan juga mengimbau rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) menaikkan tarif KA kelas ekonomi jarak jauh. Itu juga dilakukan secara bertahap.

Dia membenarkan bahwa per 1 september 2014 tarif KA eko­nomi jarak jauh akan dinaikkan. Hal itu akibat dari pengurangan anggaran Kemenhub dalam APBN-P 2014 sehingga memo­tong anggaran Public Service Obligation (PSO) yang diberikan untuk penumpang KA ekonomi jarak jauh.

Direktur Komersial PT KAI Bambang Eko Martono menga­takan, kebijakan pengurangan anggaran PSO mengakibatkan pihaknya menaikkan tarif KA ekonomi jarak jauh.

Sebagaimana diketahui, berda­sar­kan kontrak PSO No. PL.102/A.41/DJKA/3/14 dan No. HK.221/III/1/KA-2014 tanggal 3 Maret 2014, besaran PSO untuk angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi Rp 1,22 Triliun. Setelah mengalami pengurangan sebesar Rp 325,72 Miliar, besaran PSO untuk penumpang KA Ekonomi menjadi Rp 871,58 Miliar. ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya