"MENKEU Chatib Basri : Tidak Ada Ruang Untuk Nasionalisme Ekonomi". Begitu judul sebuah artikel di CNBC.COM beberapa hari lalu. Artikel merupakan hasil wawancara CNBC dengan Chatib Basri. Chatib Basri mengatakan bahwa kedua calon presiden yang berlaga di Pilpres 2014 sangat mengunggulkan nasionalisme ekonomi.
Kemudian dikatakannya, siapapun presidennya pertumbuhan ekonomi harus 7 %, karena itu pemerintah mendatang membutuhkan penciptaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Karena itu juga pemerintah harus membuka diri terhadap investasi dan portofolio asing.
Statement Chatib sangat janggal. Kemungkinan besar disengaja karena memberikan penekanan seolah-olah nasionalisme ekonomi berarti anti investasi dan portofolio asing. Chatib Basri yang sangat terkenal dengan ucapannya "Kantongi saja nasionalismemu", secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya tidak anti atau sangat ramah terhadap investasi asing, atau bahkan siap untuk memberikan syarat seringan-ringannya bagi kehadiran mereka. Nampaknya Chatib sedang melakukan pencitraan yang menyesatkan opini publik.
Di dalam dunia yang sudah serba terbuka dan terkait seperti saat ini, hampir semua negara telah membuka diri terhadap investasi dan portofolio asing. Namun yang berbeda adalah kadar atau kualitas investasi, apakah hanya memperbesar PDB, penerimaan pajak dan penampungan tenaga kerja saja? Ataukah bisa menimbulkan alih teknologi, manajemen, SDM, sebagian kepemilikan, pendalaman struktur industrinya dan lain-lain sehingga lebih memeratakan kesejahteraan rakyat.
Atau singkatnya, apakah investasinya hanya menguntungkan asing, ataukah malah menjadikan momentum kebangkitan ekonomi nasional, menguntungkan kepentingan nasional dan memeratakan kesejahteraan rakyat?
Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri terhadap investasi dan portofolio asing seperti dikesankan Chatib Basri, tetapi kualitas investasinya harus menguntungkan kepentingan nasional. Jelas, paradigma ekonomi model Chatib Basri sudah dijalankan sejak kekuasaan Orde Baru hingga saat ini, kecuali pada pemerintahan Gus Dur, yang mengakibatkan Indonesia menjadi jauh tertinggal dari negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Tiongkok dan lain-lain.
Tiongkok adalah contoh negara yang Nasionalisme ekonominya sangat kuat. Tiongkok membuka diri terhadap investasi dan portofolio asing, namun sangat mampu memanfaatkan investasi-investasi asing itu untuk memajukan ekonominya secara luar biasa. Dari itu, Tiongkok juga bisa memajukan teknologi, ilmu pengetahuan, dan memeratakan kesejahteraan rakyatnya.
Tiongkok yang kurang dari 5 tahun lagi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sekarang telah mempunyai cadangan devisa terbesar di dunia. Tiongkok telah meluncurkan pesawat luar angkasa, mampu merenovasi kapal induk dan lain-lain penguasaan teknologi lainnya. Tiongkok adalah negara yang nasionalisme ekonominya sangat kuat dan terbuka dengan investasi asing.
Di Indonesia tentu ada, walaupun sangat sedikit atau langka, ekonom yang mampu menjalankan nasionalisme ekonomi yang terbuka terhadap investasi asing. Kebanyakan ekonom yang ada seperti Chatib Basri, sangat ramah kepada investasi asing namun tidak gigih memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional. Masalahnya, dalam penentuan jabatan menteri-menteri ekonomi dalam kabinet baru nanti tekanan asing terutama negara superpower sangat kuat. Bahkan dikabarkan sudah menitipkan ekonom tertentu yaitu Chatib Basri, Mahendra dan Sri Mulyani yang sangat ramah dan siap memberikan syarat-syarat investasi asing dengan ringan, melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan asing di Indonesia.Â
Sekarang rakyat akan melihat para Capres yang berjanji untuk mewujudkan ekonomi berdikari, nasionalisme ekonomi, apakah berani memilih ekonom yang benar-benar bisa mewujudkan visinya itu? Atau malah hanya memilih ekonom yang dititipkan oleh asing karena tunduk, takluk kepada tekanan asing? Sepatutnya rakyat menunggu sampai kabinet pemerintahan baru dibentuk presiden terpilih.
[***]Penulis tinggal di Jakarta.
