Peroleh Opini WTP Dari BPK, BPN Genjot Tata Pemerintahan Bersih

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) BPN tahun 2013.

Opini itu salah satu indikator terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta pertanggungjawaban pengelolaan aset dan keuangan negara.

Kepala BPN Hendarman Supandji mengatakan, pemberian opini WTP dari BPK merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajarannya. Kerja keras itu untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Ini semangat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, menjadi pendorong seluruh jajaran BPN untuk memberikan yang terbaik,” ujar Hendarman, kemarin.

Menurut dia, capaian opini yang diperoleh BPN selama tiga tahun anggaran terakhir terus meningkat. Tahun Anggaran 2011 BPN memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diikuti opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun Anggaran 2012.

Hendarman mengatakan, komitmen pimpinan BPN untuk memperoleh opini WTP ditunjukkan dengan berbagai upaya. Salah satunya, menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan bidangnya.

“Kami tempatkan orang yang tepat. Right man on the right place melalui pola mutasi dan promosi sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1/2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan BPN,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hendarman, BPN juga membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Dalam mengelola keuangan negara, pihaknya berupaya melakukan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif dan menyusun laporan keuangan tepat waktu.

Bekas Jaksa Agung itu menegaskan, pimpinan BPN dan jajaran bertekad mempertahankan opini tersebut pada tahun-tahun mendatang. Caranya, dengan terus bekerja keras, penuh komitmen dalam melayani masyarakat sebagai perwujudan BPN baru, yang cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyadari, untuk mengelola keuangan negara bukan pekerjaan mudah. Selain harus taat pada aturan, juga harus mentaati rasa keadilan dan kepatutan.

“Saya kira itu hal yang tidak mudah karena keadilan dan kepatutan itu hanya ada dalam hati kita masing-masing,” ucapnya. ***