Berita

Soal Pembelian Tank Leopard, Jokowi Terkesan Menyalahkan TNI

SELASA, 24 JUNI 2014 | 07:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju atas pembelian tank leopard  dari Jerman bisa blunder. Karena sama saja, calon presiden yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura serta PKPI tersebut menyalahkan TNI dan Kementerian Pertahanan.

Demikian disampaikan Direktur Indo Strategis, Andar Nubowo, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 24/6).

"Kalau dicermati, jawaban Jokowi tampak tidak strategis dan blunder secara politik. Yakni terkesan menyalahkan pembelian thank leopard seberat 60 ton yang menurutnya tidak cocok dengan kondisi alam dan geografis Indonesia," jelas Andar.


"Kesannya, Jokowi menyalahkan kebijakan pembelian thank itu sebagai kebijakan yang tidak tepat, yang dilakukan institusi terkait Kemhan dan institusi TNI," sambung dosen FISIP UIN Jakarta ini.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bisa semakin dianggap menyudutkan institusi TNI. Setelah sebelumnya tim Jokowi lalu menuding Babinsa tidak netral karena dianggap mengarahkan masyarakat untuk memilih Prabowo-Hatta, yang kemudian dibantah Panglima TNI.

"Di tengah kontroversi netralitas TNI dan polemik antar purnawirawan pada Pilpres ini, pernyataan Jokowi bisa dianggap sebagai pernyataan yang kurang bersahabat," demikian Andar, jebolan Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris Perancis ini. (Baca: Jenderal Pramono: Pembelian Tank Leopard dari Jerman Babak Baru Kerjasama Militer)

Dalam debat capres Minggu malam lalu, Jokowi mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pembelian tersebut karena tank leopard tidak cocok untuk wilayah Indonesia. "Tank leopard terlalu berat, 62 ton, lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan 62 ton," jelas Jokowi. [zul] 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya