Dua calon presiden belum ada yang secara terang bendera berani menyebutkan akan melakukan renegosiasi kontrak terhadap kontrak-kontrak karya yang selama ini merugikan Indonesia, seperti kontrak karya dengan PT Freeport.
Dalam debat capres putaran kedua Minggu malam lalu, Prabowo Subianto dan Joko Widodo baru sama-sama mengatakan akan melakukan renegosiasi terhadap kontrak yang merugikan negara dan membuat sumber daya alam Indonesia banyak dibawa asing keluar dengan harga yang sangat murah.
Demikian disampaikan Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak pagi ini (Kamis, 19/6).
"Kedua capres tidak pernah berani menyebut nama perusahaan seperti Freeport dan lainnya yang akan ditinjau ulang. Padahal kita semua tahu kontrak karya dengan perusahaan itu sangat merugikan bangsa," ungkap Dahnil.
Sementara itu, pengamat politik senior AS Hikam menilai Prabowo cenderung lebih berani melakukan renegosiasi berbagai kontrak dengan asing. Sementara Jokowi terkesan sangat hati-hati.
"Sikap Jokowi ini tentu akan lebih memberi ketenangan (
peace of mind) bagi para kontraktor asing, terutama yang berjangka panjang di samping mengurangi kekhawatiran kepada mereka yang ingin masuk sebagai pemain baru di bidang-bidang ekstraksi sumber daya alam," ungkapnya.
"Bagi para
swing voters yang menginginkan kemandirian lebih besar dalam sektor pertambangan, keuangan, telekomunikasi dan transportasi, keberanian Prabowo tentu lebih sesuai dengan aspirasi mereka," tandas Menristek era Pemerintahan Gus Dur ini.
[zul]
