Tim Joko Widodo-Jusuf Kalla menyoroti pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto soal adanya kebocoran anggaran negara mencapai Rp. 1.000 triliun, bahkan Rp 7.200 triliun.
Seharusnya Prabowo melakukan ricek terlebih dahulu, menanyakan lebih detil kepada timnya mengenai perbandingan angka anggaran APBN dan jumlah kebocoran tersebut sebelum membuat pernyataan.
"Bayangkan dari angka 1.842.5 triliun total angka Anggaran Belanja Negara, kebocorannya 1.000 trilliun. Angka ini sangat fantastis. Lebih dari 60 persen angka tersebut diasumsikan oleh Prabowo bocor," jelas Jubir JKW-JK, Anies Baswedan, dalam rilisnya (Kamis, 19/6).
Menurutnya, jumlah kebocoran tersebut terlalu fantastis walaupun Indonesia memang masih terbelit dengan masalah penyakit korupsi yang terbilang akut.
Karena itu katanya lagi, Prabowo mestinya punya praduga dan analisa yang lebih baik bahwa angka ini tak mungkin bahkan terbilang fantastis. Harus dicek dulu kebenarannya, bagaimana nalar dan logika angka tersebut.
"Implikasinya bukan hanya saja kesalahan menyebarkan informasi, akan tetapi juga efek yang bisa berbalik bahwa pernyataan dari Prabowo akan hanya dianggap isapan jempol tak berdasar tanpa logika dan hanya merupakan narasi kampanye untuk mendapatkan empati singkat", tutup Anies Baswedan.
Dalam debat Capres lalu, Prabowo mengutip penjelasan Ketua KPK Abraham Samad yang disampaikan 7 September 2013 lalu bahwa kekayaan negara hilang setiap tahunnya sekitar Rp 7.200 triliun karena banyak kebijakan impor yang tak jelas dan lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Saat itu Samad memberikan materi dalam acara Rakernas PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta.
"Tim pakar kami gunakan angka Rp 1.000 triliun yang hilang. Rp 1.000 triliun saja sudah fantastis, di sinilah rencana kami, Prabowo dan Hatta, untuk mengamankan. Jika kami terima mandat nanti, ini sasaran kami ingin tutup kebocoran Rp 1.000 triliun itu," kata Prabowo.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menjelaskan, yang dimaksud kebocoran adalah penggabungan dari sektor penerimaan negara dan belanja negara. Untuk penerimaan, kebocoran terjadi mulai dari sektor migas, mineral, sampai pajak.
Sedang untuk sektor pengeluaran, kebocoran itu terjadi di sektor subsidi, bansos, dan inefisiensi seperti banyaknya kunjungan ke luar negeri. Jika digabung, kebocoran itu mencapai Rp 1.000 triliun setiap tahun. (
Baca: Hatta: Dua Esensi yang Disampaikan Prabowo terkait Kebocoran Anggaran)
Angka ini, lanjut Fadli, sangat rasional. Sebab, banyak pengamat yang menyatakan selama ini terjadi kebocoran anggaran antara 20 sampai 30 persen. "Ini terjadi sudah lama. Sejak jaman Pak Harto, menurut Prof Soemitro Djojohadikoesoemo, telah terjadi kebocoran sebesar 30 persen. Jadi, ucapan Pak Prabowo itu bukan hiperbola,†ucapnya.
Kebocoran anggaran ini, sambungnya, tidak menyiratkan kegagalan pemerintahan SBY. "Tapi saya kira ini masalah maksimalisasi," tandasnya.
[zul]
