Berita

Helmy Faishal Zaini

KPK Tak Perlu Ragu Usut Dugaan Keterlibatan Menteri PDT Helmi Faishal Zaini

KAMIS, 19 JUNI 2014 | 07:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap fokus dalam menangani dan mengusut kasus-kasus korupsi meski saat ini sedang berlangsung proses Pemilihan Umum Presiden 2014. Proses Pemilu Presiden jangan sampai mengganggu kinerja lembaga antikorupsi tersebut.

"KPK tidak perlu khawatir dengan isu politisasi yang dihembuskan koruptor dan para pendukungnya," ujar aktivis antikorupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak, (Kamis, 19/6).

Karena itu, KPK tak perlu ragu mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap proyek suap rencana proyek penanggulangan bencana pembangunan tanggul laut di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).


Kalau memang Menteri PDT Helmi Faishal Zaini terlibat dalam kasus itu bersama Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, harus tetap diusut. Meski dia merupakan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa.

"Harus segera diakselerasi oleh KPK bila telah cukup bukti untuk dinyatakan sebagai tersangka. Sama halnya seperti yang telah dilakukan terhadap Suryadarma Ali, mantan Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum PPP," jelas Dahnil.

Dahnil mengingatkan lagi, KPK tidak perlu khawatir dengan isu politisasi. Penindakan yang tidak pandang bulu justru dapat memberikan efek positif terhadap KPK dalam penanganan korupsi dimasa yang akan datang.

"Ini sekaligus memberikan sinyal kepada publik bahwa sejati-nya, kita dibawah ancaman korupsi yang masih kronis, yang episentrumnya adalah partai politik," demikian dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad sudah mengatakan, kasus tersebut bisa mengarah ke Kementerian yang dipimpin Helmy Faishal Zaini tersebut. "Tidak menutup kemungkinan. Kami menggunakan terminologi belum," kata Abraham. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya