Berita

Helmy Faishal Zaini

KPK Tak Perlu Ragu Usut Dugaan Keterlibatan Menteri PDT Helmi Faishal Zaini

KAMIS, 19 JUNI 2014 | 07:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap fokus dalam menangani dan mengusut kasus-kasus korupsi meski saat ini sedang berlangsung proses Pemilihan Umum Presiden 2014. Proses Pemilu Presiden jangan sampai mengganggu kinerja lembaga antikorupsi tersebut.

"KPK tidak perlu khawatir dengan isu politisasi yang dihembuskan koruptor dan para pendukungnya," ujar aktivis antikorupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak, (Kamis, 19/6).

Karena itu, KPK tak perlu ragu mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap proyek suap rencana proyek penanggulangan bencana pembangunan tanggul laut di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).


Kalau memang Menteri PDT Helmi Faishal Zaini terlibat dalam kasus itu bersama Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, harus tetap diusut. Meski dia merupakan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa.

"Harus segera diakselerasi oleh KPK bila telah cukup bukti untuk dinyatakan sebagai tersangka. Sama halnya seperti yang telah dilakukan terhadap Suryadarma Ali, mantan Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum PPP," jelas Dahnil.

Dahnil mengingatkan lagi, KPK tidak perlu khawatir dengan isu politisasi. Penindakan yang tidak pandang bulu justru dapat memberikan efek positif terhadap KPK dalam penanganan korupsi dimasa yang akan datang.

"Ini sekaligus memberikan sinyal kepada publik bahwa sejati-nya, kita dibawah ancaman korupsi yang masih kronis, yang episentrumnya adalah partai politik," demikian dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad sudah mengatakan, kasus tersebut bisa mengarah ke Kementerian yang dipimpin Helmy Faishal Zaini tersebut. "Tidak menutup kemungkinan. Kami menggunakan terminologi belum," kata Abraham. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya