Berita

foto:net

Bisnis

Petani Tembakau Bersyukur SBY Sepakat Tak akan Ratifikasi FCTC

SENIN, 09 JUNI 2014 | 09:46 WIB | LAPORAN:

Ada poin menarik yang disampaikan Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, saat pembukaan Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XIV yang dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (7/6). Sebab, poin itu menyangkut ucapan terima kasih kepada Presiden SBY yang hingga kini belum menandatangani ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Dalam pidato yang disampaikan pada Penmas di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur itu, Winarno menyampaikan pujiannya kepada pemerintahan Presiden SBY karena tidak meneken ratifikasi FCTC.
 
"Atas nama petani tembakau, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang belum menandatangani ratifikasi FCTC," ucap Winarno di atas podium.
 

 
Sebelumnya, Winarno saat dikonfirmsi, menyatakan telah menghadap presiden beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, KTNA meminta pemerintah Indonesia tidak meratifikasi FCTC. Apalagi Amerika Serikat, yang dipandang sebagai 'sponsor' FCTC sampai saat ini belum juga meratifikasi FCTC.
 
Dalam pertemuan tersebut, presiden menyatakan tidak akan meratifikasi FCTC. Presiden sepakat dengan petani, kalau beleid asing itu diteken hanya akan merugikan petani tembakau dan rokok kretek. Winarno berharap, sikap Presiden SBY itu akan diteruskan presiden pemenang Pemilu 9 Juli mendatang.

"Ya paling tidak untuk lima tahun ke depan Insya Allah ratifikasi FCTC itu tidak akan ditandatangani," harap Winarno.
 
KTNA mengakui, Indonesia belum siap meratifikasi FCTC itu. Alasannya, ratifikasi itu tidak hanya berdampak pada petani tembakau, namun juga bakal merontokkan industri rokok kretek nasional. Padahal, industri ini menyerap jutaan tenaga kerja. Belum lagi tenaga kerja di bisnis yang mendukung pertanian tembakau dan industri rokok kreteknya.
 
Winarno menambahkan, tak mudah bermigrasi dari tanaman tembakau ke tanaman komoditas lain mengingat pertanian tembakau sudah dilakukan turun temurun.  Selain itu, kata dia, rokok kretek di Indonesia sudah menjadi trade mark. Di dunia ini, rokok kretek hanya ada di Indonesia. Seharusnya, rokok kretek justu dilestarikan seperti halnya ceruta Kuba.
 
Apalagi, terang dia, sumbangan cukai rokok terhadap pendapatan APBN sangat besar. Tahun ini saja, sesuai APBN, pemerintah menargetkan menerima cukai rokok hingga Rp 116,28 triliun.[wid]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya