Ada Tanda Rahasia yang Bisa Menunjukkan Keaslian Surat Jokowi

Pemprov DKI lekas menanggapi beredarnya foto surat yang berisi permintaan Gubernur DKI, Joko Widodo, kepada Kejaksaan Agung untuk menunda pemeriksaannya dalam kasus korupsi Transjakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meyakini, surat permohonan penangguhan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung tidak dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kata Heru, surat yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI umumnya menggunakan nomor resmi. Sementara, foto surat permohonan Jokowi tidak menggunakan nomor surat yang dikeluarkan oleh Biro Umum.

"Biasanya surat resmi itu ada nomornya. Yang memberikan nomor itu Biro Umum," ujar Heru saat dihubungi wartawan, Kamis (29/5).

Salah satu syarat surat yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI adalah ada soal tembusan. Penulisan tembusan di sebelah kiri, di bawah tanda tangan.

Untuk mengetahui keaslian surat itu, Heru memintanya agar dibawa ke Biro Umum. Karena ada tanda-tanda rahasia yang umumnya hanya diketahui oleh Biro Umum.

"Kalau tanda tangan dan tanggal surat bisa saja orang lain membuatnya. Tapi resmi atau tidaknya, perlu dikros cek ke Biro Umum," tandasnya. [ald]