Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memangkas dana bantuan sosial (bansos) untuk mengantisipasi lonjakan subsidi BBM.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, untuk menjaga defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini yakni memotong anggaran belanja mana saja yang bisa dihemat, termasuk dana bansos.
Menurutnya, pemangkasan bansos ini akan melibatkan masing-masing kementerian atau lembaga. “Kita tidak boleh potong sepihak saja,†ujar dia.
Kendati begitu, Askolani belum mau memberitahu dana mana saja yang akan dipotong. Pihak yang paling mengerti anggaran bansos adalah masing-masing kementerian dan lembaga.
Selain bansos, yang akan dipangkas dalam APBN-P tahun ini adalah belanja barang dan pegawai. Perjalanan dinas berikut belanja honor akan dilakukan pemangkasan.
Untuk diketahui, anggaran bansos dalam APBN 2014 sebesar Rp 91,8 triliun. Realisasi dana bansos dalam triwulan pertama 2014 mencapai Rp 13,2 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengaku pemerintah mulai khawatir dengan subsidi BBM yang kemungkinan melonjak pada kuartal II tahun ini.
“Sekarang kita berhadapan dengan kondisi di mana subsidi BBM naik lebih tinggi dari yang diperkirakan, sehingga dalam proses anggaran kita harus hati-hati terhadap semua belanja,†tuturnya.
Apalagi subsidi BBM pada kuartal I-2014 mencapai Rp 20 triliun. Subsidi BBM yang tidak terkendali akan menyebabkan defisit terhadap APBN menembus lebih dari 2,5 persen. Dengan alasan itulah pemerintah juga berupaya menekan belanja modal.
“Makanya yang dilakukan dalam APBN-P nanti anggarannya dipangkas, bukan hanya lambat, tapi juga dipotong,†katanya.
Selain melakukan pemotongan anggaran karena membengkaknya subsidi, pemerintah juga akan melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P.
Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iryanti mengatakan, pihaknya akan menghitung ulang target kemiskinan tahun ini terkait adanya koreksi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 persen dari target 6 persen.
Menurut dia, koreksi pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada target kemiskinan. “Kami akan menghitung ulang dan terus memantau inflasi karena menjadi faktor utama dalam kemiskinan,†kata Rahma.
Dia mengatakan, dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kemungkinan pengurangan tingkat kemiskinan akan ikut melambat. Namun, dia optimistis angka kemiskinan tetap pada range target pemerintah, yaitu 10,55-10,77 persen.
“Potensi bertambah mungkin tidak, tapi jumlah orang miskin berkurang mungkin akan melambat,†ujarnya.
Menurut Rahma, jika pemerintah masih menginginkan angka kemiskinan di kisaran itu, diperlukan extra effort dengan memastikan program-program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan dan beras untuk rakyat miskin (raskin). Termasuk program-program di kementerian dan lembaga, penyalurannya harus tepat sasaran.
Selain itu, langkah yang harus dilakukan adalah menggenjot lapangan kerja. Menurut Rahma, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan lapangan kerja informal yang bisa menahan laju kemiskinan.
Sebelumnya, Kepala BPS Suryamin mengatakan, indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75 persen Maret 2013 menjadi 1,89 persen pada akhir tahun.
Kemudian indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43 persen (Maret) menjadi 0,48 persen.
Artinya, menurut Suryamin, tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah. Sebab berada menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.
“Indeks ini menyebutkan ada kecenderungan makin menjauh dari garis kemiskinan, ya semakin dalam dan parah,†katanya.
Dia mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase. Karena ada dimensi lain, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tentunya akan membantu pemerintah dalam pengambilkan kebijakan. ***
