DALAM berbagai kunjungan ke pesantren, calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi diantaranya mengunjungi Ponpes Giri Kusumo, Mranggen, Kabupaten Demak yang diasuh oleh KH Munif Zuhri. Yang menarik, salah satu pesan KH Munif kepada Jokowi adalah agar menjaga ekonomi Indonesia tidak berciri liberal. Ekonomi pasar jangan sampai mendominasi supaya tercipta kemakmuran rakyat.
Selain itu, KH Munif yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah juga berpesan agar Jokowi meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa jika terpilih, yang diamini para santri dan tokoh politik yang hadir dalam kunjungan Jokowi tersebut.
Pesan KH Munif tersebut mengungkapkan bahwa kalangan pesantren pun menyadari kebijakan ekonomi yang liberal walaupun selalu tumbuh, banyak mobil, motor, gedung-gedung pusat perbelanjaan, handphone baru, namun perekonomian rakyat tidak tumbuh. Rakyat yang berada di lingkungan pesantren tetap miskin, tetap harus berjuang mengatasi kesulitan hidup dari hari kehari.
Pemerintah selalu mempromosikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita hebat, termasuk tertinggi di Asia, nomor dua setelah Cina dan sebagainya. Tetapi nyatanya, promosi tersebut tidak mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Sulit hal itu terjadi bila pemerintahnya menganut kebijakan ekonomi liberal. Hal inilah yang secara cerdas diamati dan dipahami oleh KH Munif Zuhri.
Ekonomi liberal memang menjadi garis kebijakan pemerintahan SBY-JK dan SBY-BOED selama 10 tahun ini. Akibatnya kesenjangan kaya-miskin melebar, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin dan itu ditunjukkan oleh suatu indikator ekonomi yang disebut gini ratio. Pada awal pemerintahan SBY-JK gini rationya 0.32 sementara pada akhir masa jabatannya menjadi 0,37. Tahun lalu, 2013 , di masa pemerintahan SBY-BOED gini ratio naik lagi menjadi 0,41.
Kondisi seperti ini hanya bisa dilawan oleh pelaksanaan Trisakti ajaran Bung Karno dan ekonomi konstitusi yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, dimana hal ini juga sejalan dengan yang diamanatkan oleh Buya Syafiie Maarief waktu Jokowi berkunjung ke kediamannya.
Untuk bisa melaksanakan kedua hal tersebut hanya mungkin bila Cawapres Jokowi, menteri-menterinya nanti bila menang, juga mempunyai paham yang sama yang bisa dinilai dari rekam jejaknya, bukan visi-misinya yang hanya merupakan janji-janji yang indah dan mudah untuk membuatnya, dan mudah untuk diingkarinya.
Bila Jokowi memilih Cawapres nya orang yang beraliran liberal apalagi bermasalah KKN , maka Jokowi bukan hanya mengecewakan KH Munif Zuhri dan Buya Syafiie Maarief, namun juga masyarakat pada umumnya, relawan-relawan yang banyak mengeluarkan tenaga waktu dan biaya atas usaha sendiri. Mereka terkecoh dengan kesan selama ini, dimana garis keberpihakan Jokowi kepada rakyat sangat kuat sebagai Gubernur DKI dengan mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat ( KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), menggeser penduduk ke rumah susun, bukan menggusur, membuat kampung deret dan sebagainya. Karena merasa terkecoh maka kemungkinan besar justru mereka akan berbalik melawan Jokowi.
[***]
