Pemerintah terus mencari cara untuk menekan konsumsi BBM subsidi. Kali ini, berencana membuat kebijakan mobil berbahan bakar ganda. Efektif nggak ya...
Staf ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah sedang membuat kebijakan mengenai mobil berbahan bakar ganda (dual fuel), yaitu mobil dengan BBM dan gas.
Menurut dia, langkah ini bertujuan untuk mendorong konversi BBM ke BBG. Namun, kebijakan ini masih dibahas oleh empat kementerian.
“Masih dalam proses di internal dan komunikasi dengan empat kementerian. Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan,†kata Wira di kantor Kementerian ESDM Jakarta, kemarin.
Menurut dia, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditargetkan selesai tahun ini. Target pemerintah, penerapannya 12 bulan hingga 14 bulan setelah SKB itu keluar.
Dia menjelaskan, saat ini sudah ada empat pabrikan kendaraan bermotor yang tertarik mengembangkan mobil dual fuel. Yaitu Toyota, Hyundai, KIA dan Honda. Untuk Toyota, dia mengaku mobilnya sudah dibawa ke sini dan tinggal menunggu tes.
Wira mengatakan, SKB tersebut sudah dinantikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Selama ini Gaikindo minta kepastian pemerintah.
“Kalau ada SKB ada mandatorinya, nanti produsen mobil jual 1,2 juta unit, lalu 5 hingga 10 persennya dual fuel,†katanya.
Namun, Wira mengaku harga jual mobil dengan BBM ganda itu akan lebih mahal dibanding yang biasa. Selisihnya bisa mencapai Rp 20juta hingga Rp 25 juta
Kendari begitu, menurut dia, perbedaan harga mobil tersebut bisa ditiadakan jika pemerintah memberikan insentif seperti yang diterapkan pada mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC).
“Kalau dapat insentif seperti LCGC bisa lebih murah, karena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol, jadi lebih rendah,†pungkasnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, terus melonjaknya subsidi BBM berdampak pada anggaran yang lain. Karena itu, dia mengusulkan subsidi BBM dikurangi untuk pembangunan salah satunya infrastruktur.
Hidayat mengaku, dalam pertemuan dengan Pertamina dan Gaikindo sudah diusulkan agar mobil keluaran 2014 ke atas menggunakan nosel pertamax.
“Mobil-mobil baru tidak bisa menggunakan premium lagi. Tidak hanya mobil murah saja yang dipaksa untuk menggunkan pertamax,†ujarnya.
Dengan begitu, kata dia, jumlah konsumsi BBM subsidi akan berkurang.
Anggaran penghematannya bisa dialihkan untuk pembangunan yang lain.
Hidayat mengatakan, Pertamina akan mengkaji usulan tersebut. Perusahaan itu masih harus bicara dulu dengan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Alasannya, kebijakan ini membutuhkan sedikit perubahan di dispenser pom bensin.
Pengamat Transportasi Djoko Setiodjowarno mengatakan, 97 persen subsidi BBM dihabiskan transportasi darat, sisanya 3 persen digunakan oleh penyeberangan, nelayan dan rumah tangga.
Jika ditotalkan dari 97 persen subsidi tersebut, mayoritas subsidi dimanfaatkan oleh mobil pribadi 53 persen dan sepeda motor 40 persen. Dari porsi pemanfaatan subsidi tersebut, terlihat sebagian besar subsidi dinikmati masyarakat mampu. Sisanya 4 persen digunakan oleh angkutan barang dan 3 persen angkutan umum.
“Artinya, 40 persen ditambah 53 persen dihabiskan kendaraan pribadi. Akibatnya, kendaraan pribadi menghabiskan Rp 227 triliun,†tutur Djoko. ***
