SBY Mestinya Contoh Boediono dan JK

Kalau benar taat dan patuh hukum, Presiden SBY semestinya bersedia menjadi saksi meringankan kasus Hambalang yang diajukan Anas Urbaningrum. Karena SBY selalu mengaku dirinya taat hukum. (Baca: Pengacara: Tak Ada Relevansi KPK Panggil SBY dan Ibas)

"Mestinya (SBY) berani dan siap melayani panggilan KPK.  Apalagi sekadar jadi saksi. Saya menyayangkan alasan yang dipakai untuk menolak hadir adalah karena tidak relevan," jelas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Senin, 5/4).

Dengan menolak panggilan KPK untuk sekadar menjadi saksi Anas, SBY telah menghadirkan contoh buruk. Kendati alasan penolakan yang dipakai karena tidak ada relevansi kasus tersebut dengannya, SBY secara tidak langsung meminta perlakuan khusus dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. SBY dapat dinilai tidak menaati azas persamaan di hadapan hukum (equalilty before the law).

"Saya sarankan agar SBY mencontoh sikap Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah menyatakan siap bersaksi di pengadilan Tipikor untuk kasus Bank Century. Dua tokoh ini taat azas persamaan di muka hukum," jelas Bambang.
 
Apalagi menurutnya, sebuah kerugian besar bagi SBY jika benar-benar menolak panggilan KPK. Karena akan muncul beragam tafsir dari publik. Pasalnya, selama ini SBY kerap dikait-kaitkan dengan kasus yang membelit Anas Urbaningrum. Bahkan, Anas mengklaim SBY tahu rencana penyelamatan Bank Century.
 
"Dalam situasi seperti itu, memenuhi panggilan KPK merupakan momentum bagi SBY untuk mengklarifikasi posisinya. Sebaliknya, jika SBY bersikukuh menolak panggilan KPK, akan melahirkan multi tafsir dari publik. Lebih jauh lagi, publik akan memercayai apa yang sudah diungkap Anas selama ini. Itulah kerugiannya jika SBY menolak panggilan KPK," demikian politikus Golkar ini. [zul]