Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan dua opsi pengurangan subsidi BBM untuk pemerintahan yang baru. Salah satunya, kenaikan harga BBM per 6 bulan sekali.
Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna mengatakan, opsi pertama yakni mematangkan kebijakan subsidi tetap yang sudah pernah disampaikan ke publik.
Menurut dia, saat ini pemerintah terus menggodok kebijakan subsidi tetap dengan lintas kementerian dan instansi.
“Sekarang yang mengkaji tempatnya di Dewan Energi Nasional (DEN), terus Kementerian Keuangan juga mengkaji. Paling baik ikut semuanya, keuangan, BKF (Badan Kebijakan Fiskal) lagi ngerjain itu,†katanya.
Opsi subsidi tetap, kata Monty, bagus dari segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun tetap akan memperhatikan beberapa aspek pendukungnya yakni penghitungan BBM diikuti oleh harga internasional.
“Ini akan bergerak terus, impor kita tinggi opsi itu nggak akan baik bila volatilitas tinggi, namun kita punya opsi yang kedua,†jelasnya.
Opsi kedua itu, yakni menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap dengan rentang beberapa bulan. Misalnya Rp 500 per enam bulan sekali, ini konstan dilakukan dengan berkala sehingga mencapai harga keekonomian.
Monty menjelaskan, ini merupakan langkah
medium term atau untuk masa kepemimpinan yang baru. Nantinya, opsi ini akan disampaikan kepada presiden terpilih.
“Opsinya macam-macam, ada yang naiknya berkala dan ada fix subsidi. Opsi itu ada kekurangan dan kelebihan,†ucap dia.
Menurut dia, dengan opsi ini akan ada penghematan yang bisa dimanfaatkan guna penggunaan pembiayaan lain, misalnya pembiayaan infrastruktur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyerahkan masalah subsidi BBM ke pemerintah baru.
Wacik mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana penghapusan BBM subsidi. Namun, dia menyerahkan masalah tersebut kepada pemerintah baru.
“Silakan pemerintahan baru yang hitung (pengurangan subsidi secara bertahap). Kalau saya sarannya, nanti saja,†katanya.
Politisi Demokrat itu mengatakan, pemerintahan saat ini juga sudah melakukan pengurangan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga pada Juli 2013.
Wacik menegaskan, saat ini pemerintah juga tidak akan mengambil langkah ceroboh untuk menaikkan harga BBM subsidi. Hal ini akan membuat gejolak lagi. Apalagi, kenaikan listrik untuk industri diberlakukan bulan ini.
“Tahun ini tidak ada kenaikan harga. Akan diserahkan ke pemerintahan baru,†tegasnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengurangan BBM subsidi tidak akan mudah dilakukan oleh pemerintahan baru.
“Sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemarin, yang sekarang sudah habis. Nggak gampang,†tegas Bambang.
Menurut dia, untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah harus memiliki kajian yang lengkap beserta dampaknya. Kemudian pemerintah juga harus membahas bersama DPR.
Kendati begitu, kata Bambang, pengurangan subsidi BBM memang perlu dilakukan meskipun susah. Soalnya, tahun ini kenaikan harga BBM subsidi sulit dilakukan. Peluang untuk itu mungkin baru terbuka pada 2015.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku bingung dengan masalah BBM subsidi. Menurut dia, penghapusan BBM subsidi tidak gampang dilakukan.
Apalagi, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan supaya subsidi tidak boleh hilang. Alasannya, MK tidak mau BBM diserahkan kepada harga pasar.
“Kalau subsidi itu nggak boleh hilang, rakyat memerlukan subsidi. Kalau subsidi BBM bisa (dikurangi) secara bertahap, mungkin tidak hilang,†katanya.
Menurut Ketua Umum PAN itu, walaupun nantinya ini diberlakukan pada pemerintahan baru, dirinya tidak bisa ikut campur. Namun, langkah ini sudah cukup tepat dalam jangka panjang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, anggaran subsidi BBM 2014 ditetapkan Rp 210,7 triliun. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan asumsi kurs Rp 10.500 per dolar AS.
Namun, kata Chatib, jika sampai akhir tahun rata-rata kurs tetap Rp 11.500 per dolar AS, maka anggaran subsidi BBM bisa menjadi sekitar Rp 240 triliun.
“Kalau deviasinya Rp 100, tambahan defisit 300 juta dolar AS. Kalau selisihnya Rp 1.000 kan 3 miliar dolar AS. Jadi ada tambahan defisit Rp 30 triliun,†pungkas Chatib. ***
