Demi Keberlanjutan Rezim, SBY harus Usung Dahlan-Hatta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menghimpun kekuatan partai-partai penyokong pemerintah menghadapi pemilihan presiden 2014 ini. Sebaliknya, partai-partai koalisi juga harus bersatu untuk melanjutkan berbagai program-program pemerintah  yang sudah mereka gagas dan realisasikan selama ini.

"Kalau mereka yakin program yang selama ini dijalankan benar, harus dilanjutkan. Nggak boleh plin-plan," tegas Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke-Circle Syahganda Nainggolan dalam diskusi "Suksesi Kepemimpinan Nasional di Tengah Capres Bermasalah" yang digelar Himpunan Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional (Hamas) di gedung Juang, Jakarta, (Senin, 14/4).

Apalagi, lanjut Syahganda, kalau rezim pemerintahan saat ini mau dilanjutkan, sebenarnya masih punya kekuatan. Karena Partai Demokrat bersama partai koalisi lainnya, yaitu Golkar, PKB, PAN, PPP, dan PKS, masih punya suara yang signifikan.

"Ada beberapa figur yang kuat di konvensi Demokrat. Seperti Dahlan Iskan, Gita Wirjawan. Cawapresnya harus dari luar Demokrat, ada Hatta Rajasa dan Muhaimin Iskandar," imbuh Syahganda.

Dari nama-nama itu, menurut Syahganda yang pas untuk diusung adalah duet Dahlan Iskan dan Hatta Rajasa. Pasalnya, Dahlan paling tinggi elektabilitasnya dan lebih merakyat. Sementara Hatta Rajasa paling berpengalaman.

"Kalau itu petanya, negara ini jadi baik ada konsistensi kelompok oposisi dan pemerintah. Apalahi SBY sendiri juga sudah bilang, siap jadi oposisi kalau kalah," tekan Syahganda.

Karena sebelumnya, Syahganda mengatakan, kelompok oposisi juga sebaiknya sebaiknya bersatu melawan rezim SBY. Menurutnya, yang paling tepat adalah duet Prabowo Subianto dan Puan Maharani. (Baca: Lawan Rezim SBY, Megawati-Prabowo harus Kembali Koalisi)

"Kan lucu kalau tiba-tiba PDIP berkoalisi dengan PKB. Atau Prabowo bergandengan dengan Hatta Rajasa. Ini kan nggak nyambung dengan apa yang mereka lakukan selama ini," tandasnya.

Bagaimana dengan capres Hanura Wiranto dan capres Golkar Aburizal Bakrie?

"Golkar hanya 14 persen. Kalau Aburizal keluar dari rezim SBY, berat. Pada ahirnya masuk rezim SBY, tapi dia bisa dapat beberapa kursi  menteri yang jumlahnya lebih banyak. Kalau Hanura selama kan di luar pemerintahan, lebih bagus ikut kelompok Prabowo saja," demikian Syahganda. [zul]