MASIH banyak masyarakat yang bingung siapa yang akan dipilih pada Pileg dan Pilpres 2014. Kebingungan timbul karena selama ini masyarakat tidak merasakan manfaat dari pencoblosan. Dalam demokrasi yang benar, masyarakat yang memilih berarti memberikan mandat kepada wakilnya agar bekerja memperjuangkan kepentingan mereka, bekerja sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas mandat yang diterimanya.
Pileg dan Pilpres secara langsung yang sudah dilakukan berkali-kali memberikan pengalaman yang berbeda kepada masyarakat. Masyarakat selalu keliru memilih wakil dan pemimpin, yang sebagian besar justru bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi juga melakukan korupsi berjamaah, bolos kerja dan tidur dalam rapat-rapat penting. Seorang artis, ratu kecantikan, masih muda, politisi partai penguasa muncul dalam iklan politik dengan tagline: "katakan tidak kepada korupsi". Tapi beberapa tahun kemudian, dia dihukum hakim terhormat meringkuk dalam penjara selama 12 tahun karena terbukti bukan hanya korupsi, tetapi mengkoordinir tindak pidana korupsi.
Yang sekolah jauh-jauh ke Amerika dan mencapai gelar tertinggi dalam ilmu politik, awalnya juga termasuk kritis, masih muda, menjadi menteri, akhirnya terjerat oleh KPK dan sekarang meringkuk di dalam tahanan KPK. Ada lagi, yang berkarir panjang dari organisasi mahasiswa berbasis agama terbesar sampai menjadi ketua umum di saat krisis 1997-1998, pernah menjadi anggota KPU, pernah menjadi Ketua Fraksi di DPR dan secara luar biasa berhasil menjadi Ketua Umum partai pemenang pemilu, masih muda, sekarang juga meringkuk ditahan KPK.
Pernah diculik karena aktif memperjuangkan demokrasi dan seharusnya menjadi salah satu pahlawan reformasi, malah bekerja sama dengan penculiknya membersihkan citra sebagai bagian memuluskan jalan menuju kursi RI 1. Tak hanya 'berbakti' pada bosnya, dia juga membersihkan citra dirinya dari permainan pembangunan gedung DPR senilai Rp 1,8 triliun untuk bisa menjadi anggota DPR RI.
Ada lagi wakil rakyat yang seorang ustad, berasal dari partai agama yang mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah, terlibat dalam korupsi daging impor dan sekarang "nyatri" di balik jeruji karena terbukti korupsi. Yang santun sangat senior, lulusan salah satu Universitas terbaik di AS, sangat berpengalaman dalam birokrasi, ternyata malah ngotot di dalam pemberian bail out Bank Century, yang sejak pembentukannya sudah banyak dipenuhi kejahatan perbankan, disebut-sebut tidka lama lagi bakal duduk di kursi pesakitan.
Yang santun, jendral purnawirawan bintang empat, dipercaya rakyat menduduki puncak kekuasaan, disebut-sebut terlibat dalam kasus bailout Bank Century, walaupun belum terkonfirmasi karena aliran dana bailoutnya selalu ditutup rapat-rapat. Beda seperti kasus Bank Bali yang aliran dananya terungkap sampai lapisan ke 5 dari hasil auditor internasional pricewaterhouse coopers.
Melihat contoh-contoh tadi dimana orang-orang yang pernah dipercaya masyarakat, yang kalau dilihat latar belakangnya seharusnya amanah, akhirnya terseret masalah hukum, tentu wajar kalau sekarang masyarakat bingung: siapa lagi yang akan dipilih sebagai wakil rakyat pada 9 April 2014 dan Presiden/Wakil Presiden 9 Juli 2014?
Tapi masyarakat harus tetap memilih karena proses demokrasi harus berlangsung. Masyarakat tidak perlu bingung, malah harus bersikap tegas agar bisa mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin nasional yang berkualitas tinggi, berkarakter, memperjuangkan kepentingan nasional dan berpihak kepada rakyat. Caranya, menyelidiki rekam jejak calon yang akan dipilih, bukan yang hanya yang menonjolkan janji-janji dan kebaikan-kebaikang sang calon namun tidak menyajikan keaslian dari karakternya. Pilih secara tegas calon yang berkualitas dan singkirkan para calon yang masalalunya bermasalah.
Cara lainnya, masyarakat harus menuntut. Para wakil rakyat harus dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Apabila tidak memuaskan harus ada mekanisme konstitusional untuk mengganti wakil rakyat tersebut. Bukan seperti sekarang dimana masyarakat hanya bisa mengevaluasi 5 tahun sekali, sehingga bagi wakil rakyat yang tidak bekerja baikpun bisa menikmati gaji dan fasilitas selama 5 tahun tanpa bisa diganggu gugat.
Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin nasional yang berkualitas, berkarakter, memperjuangkan kepentingan nasional, berpihak dan menyejahterakan rakyat. Indonesia pun tak lagi jadi surga bagi wakil rakyat dan pemimpin yang tidak amanah.
[***]
