Berita

jokowi

Kalau Jadi Presiden, Jokowi harus Hapus Ketergantungan Impor

SENIN, 07 APRIL 2014 | 21:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Joko Widodo dinilai tepat memimpin Indonesia. Selain merakyat dan bersih, Gubernur DKI Jakarta itu juga seorang entrepreneur dan professional.

Koordinator Entrepreneur dan Professional (EP) for Jokowi, Hasnil Fajri menjelaskan, gaya merakyat Jokowi, tidak memiliki kepentingan. Justru terlihat Jokowi tidak mementingkan kepentingan golongan.

"Terlihat jelas kesederhanaannya, komunikatif, dan dekat kepada masyarakat kelas bawah dan bisa membawa pembaharuan bagi bangsa Indonesia dengan tidak mengedepankan kepentingan golongan," ujar Hasni dalam keterangannya (Senin, 7/4).


Hasnil menjelaskan, gerakan yang terdiri dari kalangan eksekutif muda, kalangan Entrepreneur dan Professional ini berharap jika nantinya Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7, produk dalam negeri bisa menjadi raja di negeri sendiri

"Bisa dilihat, betapa ketergantungannya kita dari produk-produk impor. Apalagi di sektor pangan. Nah, ini kan ada kesalahan dalam pengelolaan negara. Karena itu dengan semangat yang sama di komunitas entrepreneur dan professional muda, kami pilih Jokowi untuk Presiden RI berikutnya,” papar Hasnil.
 
Hasnil menambahkan, EP for Jokowi melihat sosok Joko Widodo adalah tipe pekerja dan memiliki visi untuk rakyat Indonesia. Karena itu, wajar saja komunitas EP for Jokowi pilih mantan Walikota Solo ini.
 
"EP for Jokowi yakin Indonesia bisa keluar dari keterpurukan baik di bidang ekonomi, pangan maupun energi serta perbaikan di bidang hukum dan politik serta keamanan secara umum," ungkapnya.

Dia menamahkan, EP for Jokowi ini tidak memiliki afiliasi dari partai mana pun. EP for Jokowi murni dari pemikiran dan keinginan hati dari para relawan dan simpatisan yang memang berprofesi sebagai entrepreneur dan professional.

"Kami independen, kami hanya melihat figur Jokowi dari seorang warga negara Indonesia yang baik dan tulus dalam bekerja. Beliau kebetulan memang dari kalangan entrepreneur,” ungkapnya.

Hasnil menuturkan, untuk membuktikan dukungannya kepada Jokowi, dalam waktu dekat,  EP for Jokowi akan menghimpun 1 juta entrepreneur baru di seluruh Indonesia. Dan melakukan deklarasi pernyataan dukungan penuh terhadap Jokowi untuk Presiden RI 2014-2019 "1 juta entrepreneur dan professional akan kami galang untuk dukung Jokowi sebagai Presiden yang akan digelar setelah Pilleg 9 April 2014," pungkasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya