. Penolakan mahasiswa terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di Bandung pada Rabu kemarin (5/3) tidak aneh. Hal ini merupakan cermin moralitas yang tumbuh di kalangan generasi tersebut terkait mandat independensi gerakannya.
"Jadi, sikap mahasiswa, sih wajar baik untuk menolak atau menerima. Lingkungan Prabowo sangat tahu persis mengenai hal ini," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, beberapa saat lalu (Kamis, 6/3).
Namun demikian, Syahganda menilai kehadiran Prabowo memenuhi undangan BEM sampai menunggu sekian lama di lokasi untuk kepastian ceramahnya itu merupakan sebuah upaya serius dan positif meski kemudian harus memahami dinamika mahasiswa yang menolaknya. Karenanya, Prabowo tidak boleh patah arang dengan adanya penolakan. Justru sebaliknya, diperlukan langkah untuk semakin meretas sarana komunikasi sehingga mampu berdiskusi dengan kelompok kemahasiswaan di tanah air.
Menurutnya, sebagai calon presiden yang diusung partainya ke arah Pilpres 2014, keberadaan Prabowo memang terus dihadang sejumlah keberatan para aktivis maupun elemen mahasiswa, akibat dikaitkan dengan masa lalunya berupa isu pelanggaran HAM yang meliputi penculikan sekelompok aktivis pergerakan.
"Inilah ganjalan untuk Prabowo, lebih lagi diikuti keberatan internasional sebagai dampak dari persoalan tersebut," ujar Syahganda.
Dewan pengarah Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat itu mengaku, penolakan bagi Prabowo akan terus menciptakan bumerang politik bila tidak diikuti langkah-langkah antisipatif dengan komunikasi yang intens sekaligus transparan di hadapan publik. Terutamamemberikan visi pencapresan Prabowo dalam aspek penegakan HAM, yang dibarengi agenda penguatan kemajuan harkat bangsa serta pembelaan nasib rakyat kecil.
"Jika Prabowo terus-menerus membawa komitmen perjuangan HAM dan pemihakan kerakyatan, dipastikan ruang hambatan itu akan berkurang dan melahirkan harapan luas dari berbagai eksponen kebangsaan," jelasnya.
Pada bagian lain, Syahganda mengharapkan agenda mencapreskan Prabowo harus dikukuhkan oleh partainya tanpa perlu mengkhawatirkan wilayah penolakan termasuk yang berasal dari luar negeri. Mengingat dukungan internasional bukanlah yang dapat menentukan perkembangan bangsa Indonesia.
"Pihak internasional yang menolak harus diabaikan, karena sebuah agenda kepemimpinan bangsa jangan sampai didikte oleh kepentingan apa pun," tegasnya.
Ia bahkan menyebutkan, jika Prabowo menjadi Presiden Indonesia maka dirinya tidak saja harus membuktikan wujud kemajuan dan kejayaan negara, tetapi juga menunjukkan sikapnya dengan menjadikan permasalahan HAM sebagai prioritas.
"Prabowo harus menyingkap pula seterang-terangnya, apakah misteri penculikan aktivis yang dianggap melibatkannya itu dilakukan oleh prakarsa dirinya atau atas perintah negara. Di luar itu, semua tabir gelap dalam konteks penculikan untuk korban yang masih hilang dan mengenai di mana saja kuburannya pun perlu dibuka ke masyarakat," ungkap Syahganda.
[ysa]
