Pelaksanaan BPJS Kesehatan Jauh dari Harapan

. Sudah dua bulan sejak di-launching, pelaksanaan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jauh dari harapan. Dari sisi regulasi, sampai saat ini orang gelandangan, anak jalanan, anak panti asuhan, orang jompo, dan sebagainya belum mendapat kepastian untuk dilayani oleh BPJS Kesehatan.

"Rencana pemerintah akan menambah anggaran Rp 400 miliar untuk membiayai gelandangan, anak jalanan, penghuni panti asuhan, panti jompo, penghuni lapas ternyata belum juga bisa direalisasikan," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Bambang Eka, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 3/3).

Sementara itu, lanjut Bambang, PP No. 101/2012 tentang PBI jo. Perpres 111/2013 tentang Jaminan kesehatan hanya mengakomodasi 86,4 juta rakyat miskin sebagai PBI padahal menurut Badan Pusat Statitik (BPS)  tahun 2011 orang miskin ada 96,7 juta.

Di lapangan juga, masih kata Bambang, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas, klinik maupun Rumah sakit sampai saat ini masih bermasalah. Pasien yang harus mencari-cari kamar dari satu RS ke RS lainnya karena dibilang penuh oleh RS, bukanlah hal yang baru sekali terjadi.

Bambang mencontohkan beberapa korban dari sistem BPJS kesehatan ini. Di Bogor, banyak pasien yang dalam kondisi sakit harus dipaksa keliling kota untuk mencari RS yang ada kamar perawatan. Di Cengkareng, seorang kakak beradik mengidap HIV, tapi karena tidak memiliki BPJS pihak rumah sakitpun menolaknya. Di Palembang, dua rumah sakit swasta tidak mau melayani masyarakat dengan menggunakan BPJS. [ysa]