Berita

Taufik Kurniawan

Wawancara

WAWANCARA

Taufik Kurniawan: Setiap Kader PAN Diberi Keleluasaan Berpendapat

MINGGU, 02 MARET 2014 | 08:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Amanat Nasional (PAN) membantah adanya perpecahan di internal terkait pemanggilan paksa Wapres Boediono di Timwas Century.

“Setiap kader PAN diberi keleluasaan untuk berpendapat. Namun jika sudah masuk substansi keputusan parpol maka semua kader termasuk anggota Fraksi PAN harus patuh perintah DPP,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Chandra Tirta Wijaya, mendorong Timwas untuk kembali melakukan pemanggilan ketiga terhadap Wakil Presiden Boediono sebelum pemilu legislatif digelar. Nantinya, jika Boediono kembali tidak memenuhi panggilan, dia mengancam bahwa Fraksi PAN akan mendorong pemakzulan Boediono.


“PAN mendorong, mendesak, untuk pemanggilan ketiga sebelum pileg. Kami meminta tak ada pemanggilan paksa. Tapi, apabila Boediono tak hadir, PAN akan memelopori hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Boediono,” ujar Chandra dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/2.

Pernyataan ini pun membuat Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa marah. Malam harinya Menteri Koordinator Perekonomian ini langsung membantah, PAN akan mengajukan HMP terhadap Boediono.

Taufik Kurniawan selanjutnya mengatakan, dalam mengambil keputusan, partainya memiliki mekanisme tertentu.

“Kalau sudah menyentuh substansi sikap resmi partai tentunya itu harus melihat pada mekanisme pengambilan keputusan resmi di partai. Dalam hal ini pengambilan keputusan harus melibatkan semua pengurus stake holder partai termasuk Ketua Umum dan Ketua MPP Pak Amien Rais,” papar Sekjen DPP PAN itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apakah ini artinya beberapa anggota Fraksi PAN akan diberi sanksi terkait statmentnya tersebut?
Belum tahu. Belum ada sikap resmi soal sanksi. Yang pasti Pak Hatta selaku Ketua Umum akan memberikan teguran.

Kan sudah terbukti melanggar?
Soal itu akan dibahas dulu, bagaimana baiknya. Kami kan tidak mau asal menyalahkan. Saat ini kami masih konsentrasi penuh pada persiapan infrastruktur partai untuk pemenangan Pemilu Legislatif 2014 yang kurang sebulan lagi.

Sikap PAN yang langsung berubah ini bukan karena Hatta ditegur Presiden kan?
Bukan, ini adalah sikap partai. Kan semalam bang Hatta sudah menyatakan, tidak ada terguran yang diterima terkait hal ini.

Penilaian Anda tentang sikap Fraksi PAN tersebut, bagaimana?
Kami tetap melihat dan menghargai aspirasi seluruh kerja keras dari seluruh anggota Timwas Century, tapi di sisi lain, kami juga harus melihat keputsuan paripurna yang menyerahkan sepenuhnya dalam kaitan tindaklanjut pada proses hukum. Lagipula KPK kan juga sudah menindaklanjuti kasus Century ini.

Berarti menurut PAN, Timwas seharusnya tidak perlu memaksa Wapres Boediono untuk hadir?

Ya. Tugas tim pengawas seharusnya bukanlah masuk ke ranah politik. Tugas tim itu hanya untuk mengawasi proses hukum yang ada. Politik sudah selesai di DPR. Sudah selesai dan semua proses itu dibawa ke proses hukum.

Lalu sikap Timwas Cantury Fraksi PAN sekarang bagaimana?

Sampai saat ini partai posisinya belum akan memanggil secara paksa. Keputusan resmi partai itu diambil dalam rapat harian yang dipimpin Ketua Umum.

Ada pesan untuk anggota Fraksi PAN terkait Century ini?
Saya mengingatkan agar semua anggota FPAN di DPR patuh perintah partai. Karena fraksi adalah kepanjangan tangan partai di DPR. Artinya segala sesuatu yang diputuskan partai itu kewajiban dari fraksi untuk melaksanakan keputusan itu.

O ya, saat ini kan terjadi bencana kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap, tanggapan Anda?
Saya sangat prihatin dengan terjadinya rangkaian Bencana di Indonesia ini. Saya  meminta kepada para pejabat publik untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang terkena bencana. Semuanya sudah tersetuh bantuan atau belum.

Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana, sehingga seluruh pejabat publik harus cepat tanggap ketika bencana itu datang. Negeri kita rawan bencana, sudah semestinya kita tanggap. Untuk legislatif perhatikan dapilnya, jangan hanya mau suaranya saja. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya