Berita

M Yusuf

Wawancara

WAWANCARA

M Yusuf: Analisis Sementara, Gayus Tak Masuk Akal Terima Suap

SABTU, 01 MARET 2014 | 08:45 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) belum mengecek transaksi yang masuk ke rekening hakim agung Gayus Lumbuun.

“Aparat hukum belum ada yang meminta, sehingga kami belum mengecek apakah ada transaksi Rp 700 juta tersebut,’’ kata Kepala PPATK, M Yusuf kepada Rakyat Merdeka di kantornya, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, kemarin.

Gayus Lumbuun dan rekannya yang menangani perkara Dewi Perssik (Depe) diisukan  menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Julia Perez (Jupe) demi menjebloskan Depe ke penjara.


Gayus Lumbuun merasa difitnah, sehingga mengadukan masalah ini ke Mabes Polri. Belum ada perkembangan terhadap pengaduan tersebut.

M Yusuf selanjutnya mengatakan, pihaknya selalu mendukung aparat hukum untuk menuntaskan suatu kasus, termasuk pengaduan Gayus Lumbuun tersebut.
“Pada prinsipnya kami selalu support langkah penegak hukum bila meminta informasi dari kami. Kalau memang ada yang melapor, maka  kami bantu,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Dari analisa sementara PPATK, bagaimana?
Dari analisis sementara, Gayus nggak masuk akal terima suap. Kami yakin memang tidak ada transaksi seperti itu. Isunya tidak masuk akal. Tapi kami tetap menelusuri bila ada permintaan dari aparat hukum.

Kenapa Anda tidak yakin ada transaksi itu?
Nggak masuk akal saja. Saya secara pribadi tidak meyakini kalau transaksi itu ada. Sebab, saya kenal dengan para hakim agung. Mereka itu orang-orang baik.

Tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya kira itu perbuataan orang yang tidak bertanggung jawab.

Apa PPATK sudah terbiasa menangani persoalan seperti ini?
Kami sudah biasa menerima laporan yang menurut kami tidak masuk akal.

Kebenarannya diragukan. Termasuk perbuatan orang iseng. Tapi ini sudah bagian tugas kami, tentu memberikan bukti-bukti apa adanya kepada aparat penegak hukum bila itu diminta.

Kalau laporan yang tidak masuk akal, kenapa nggak dicuekin saja?
Laporan seperti itu belum tentu kami melakukan penindakan. Tapi tetap ditelusuri kebenarannya. Menimbang bibit dan bobotnya untuk kami periksa.  

Apa kepolisian sudah meminta untuk mengecek transaksi tersebut?
Hingga hari ini (kemarin, red) polisi belum meminta untuk menelusuri ada ada transaksi di rekening Gayus Lumbuun tersebut.

Biar nggak penasaran, kenapa nggak ditelusuri saja?
PPATK memang mempunyai wewenang untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan tanpa diminta atau direkomendasikan. Tapi untuk kasus yang tidak masuk akal seperti itu, kami menunggu ada yang melaporkan ke PPATK.

Bagaimana prosedurnya?
Bisa dengan mengirimkan surat ke kami. Nanti kami cek, apakah masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, kami tindak lanjuti dan analisis. Setelah itu semua bukti-bukti yang kami dapat akan kami berikan kepada penegak hukum.

Biasanya berapa lama pengecekan transaksi seperti itu?
Tidak bisa dipastikan. Terkadang bisa cepat dan bisa lambat. Tergantung dari isu yang kami hadapi.  Tapi kami selalu upayakan untuk memberikan data dan informasi yang selengkap mungkin.

PPATK punya semua bukti transaksi pejabat?
Insya Allah kami punya semuanya.  Sepanjang transaksinya melalui perbankan masih bisa dilacak.Tetapi data yang kami peroleh itu semuanya bersifat rahasia.

Tidak bisa kami umumkan kepada publik. Biar penegak hukum  yang mempublikasikannya.

O ya, di tahun suksesi kepemimpinan ini, apa PPATK menelusuri transaksi setiap calon pejabat?
Ya.  Kami menelusuri transaksi mencurigakan setiap calon pejabat di negeri ini. Makanya pihak terkait perlu meminta klarifikasi kepada kami. Dengan cara ini diharapkan kita mendapat pejabat yang baik, sehingga ke depan negara kita lebih baik.

Pentingkah  minta klarifikasi ke PPATK mengenai calon pejabat negara?
Ya. Saya meminta panitia seleksi atau panel ahli agar memintakan klarifikasi kekayaan atau data rekening ke PPATK.

Selama ini bukankah sudah berjalan?
Sudah jalan, tapi belum semuanya. ***

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

KKB dan Ancaman Nyata terhadap Kemanusiaan di Papua

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:59

Telkom Turunkan 20 Ribu Personel Amankan Layanan Telekomunikasi

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:40

Salat Id Sambil Menikmati Keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:19

PKS Minta DPR dan Pemerintah Rombak APBN 2026

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:55

Ketika Gerakan Rakyat Kehilangan Akar

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:35

BGN Perketat Pengawasan Sisa Pangan dan Limbah MBG

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:15

Tokoh Perempuan Dorong Polri Telusuri Dugaan Aliran Dana Asing

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:59

Arsitek Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Timor Leste

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:33

Pertemuan Prabowo-Megawati Panggilan Persatuan di Tengah Kemelut Global

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:13

Pengamanan Selat Bali

Jumat, 20 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya