Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan elektabilitasnya sebagai capres berada di urutan kedelapan berdasarkan survei INES.
“Ah biasa itu, survei yang satu dan yang lainnya pasti berbeda, ha...ha...ha,†ujar Jusuf Kalla kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, survei INES (Indonesia Network Election Survey) yang digelar 1-14 Februari 2014, Prabowo Subianto bertengger di urutan teratas dengan perolehan suara 40,8 persen.
Disusul Megawati Soekarnoputri 19,5 persen, Aburizal Bakrie 11,3 persen, Dahlan Iskan 6,9 persen, Wiranto 6,3 persen, Joko Widodo 5,6 persen, Hatta Rajasa 2,4 persen, Jusuf Kalla 2,2 persen, Surya Paloh 1,7 persen, dan 10. Pramono Edhie Wibowo 1,3 persen.
JK sapaan akrab Jusuf Kalla selanjutnya mengatakan, masyarakat sudah sangat cerdas dalam berdemokrasi, termasuk memilah dan memilih informasi yang ada.
“Begitu juga sangat cerdas menilai hasil survei yang hasilnya selalu menjadokan seorang tokoh,’’ ujar bekas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Berikut kutipan selengkapnya:Di survei lainnya, elektabilitas Anda bagus tapi di survei INES jeblok, apa tidak curiga?Namanya juga survei, pasti hasilnya berbeda-beda, itu sudah biasa.
Anda tidak merasa aneh?Tidak, survei itu kan gambaran sementara saja.
Bukankah bisa mempengaruhi pilihan masyarakat?Kalau sekarang tentu itu hanya suasana hati kekinian saja. Memang nanti ada pengaruhnya atas rilis survei itu, tapi tidak besar kok.
Masak sih?Ya, memang survei bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk melihat popularitas calon. Tapi tidak semua masyarakat bisa terpengaruh akan hasil sebuah survei.
Sering kali sebuah survei menjagokan salah satu calon saja, ini bagaimana?Saya rasa sekarang semakin banyak masyarakat yang tidak percaya kepada survei yang sering menjagokan seorang tokoh. Yang kayak begitu dianggap biasa saja.
Dari hasil survei, banyak capres bemunculan, padahal pileg belum dilaksanakan, ini bagaimana? Sebenarnya nggak masalah. Memang hasil pileg yang menentukan parpol mana saja yang berhak mengajukan pasangan capres-cawapres atau parpol itu harus berkoalisi.
Ada usulan agar LIPI saja melakukan survei capres, tanggapan Anda?Ha...ha...ha, tidak usah terlalu begitu. Saya rasa tidak apa banyak lembaga survei, Indonesia kan negara demokrasi, sehingga nggak perlu dibatasi.
Anda nggak khawatir ini disalahgunakan? Nggak tahu soal itu. Kalau menurut saya beri saja kebebasan soal survei itu.
Sebab, orang di Indonesia kan diberikan kebebasan untuk mengembangkan ilmunya. Salah satunya ilmu survei ini, ha...ha...ha.
Apa memang trendnya sekarang ini menyewa lembaga survei?Saya tidak tahu, tapi mungkin saja, macam-macam usahanya, ha...ha...ha.
Apa Anda memiliki pengalaman dengan lembaga survei?Saya tidak katakan dari mananya. Tapi saya mengamati ada juga lembaga survei yang memihak, tergantung siapa yang pesan.
Survei itu kan sebagai indikator-indikatior saja untuk melihat tingkat keterpilihan dan bukan menjadi suatu kepastian yang mutlak.
Apa survei bisa menyesatkan masyarakat?Saya rasa tidak. Saya perhatikan, kalau ada survei yang di luar nala, mereka tertawa saja. Mereka hanya membaca hasil survei itu. Tapi tidak mengambil menjadi keputusan.
Kalau polanya mempengaruhi masyarakat lewat survei, bagaimana?Orang juga lama-lama akan hilang percayaannya, kalau ada yang masih mainkan survei awal-awal dia percaya, berikutnya belum tentu.
Tapi saya yakin masih ada lembaga survei yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas, yakni dengan memasukkan seluruh tokoh yang ada dan mensurveinya dengan baik dan jujur.
Kalau saat Anda berpasangan dengan SBY, bagaimana?Waktu itu ada juga surveinya. Tapi ketika itu kalau tak salah hanya ada dua atau tiga lembaga survei saja. Tapi dari hasil-hasilnya cukup baik, selisihnya sedikit saja.
Apa dengan berbohong melalui survei demokrasi akan sehat?Dalam demokrasi kalau sebuah survei itu obyektif tentu demokrasi akan sehat.
Kalau surveinya tidak obyektif tentu demokrasinya tidak sehat. Semua tergantung obyektifitas. ***
