. Sejak lama, dari hari hari, sejarah PDI Perjuangan adalah sejarah penuh teror. PDI Perjuangan merupakan partai yang juga selalu diitimidasi. Karena itu, bagi PDI Perjuangan, teror dan intimidasi merupakan hal yang biasa saja.
Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, terkait dengan aksi penyadapan yang dilakukan terhadap kader PDI Perjuangan yang kini jadi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. TB Hasanuddin juga memastikan rumah Jokowi memang dipasang alat sadap di tiga titik, dan Megawati sempat dibuntuti intel hingga ke rumahnya.
TB Hasanuddin pun membantah tudingan bahwa isu penyadapan terhadap Jokowi dan Megawati hanyalah untuk mencari simpati publik dan juga pencitraan, atau untuk mengalihkan persoalan TransJakarta. TB Hasanuddin memastikan, isu ini muncul jauh setelah aksi penyadapan karena memang baru kali ini tokoh PDI Perjuangan, seperti Sekjen Tjahjo Kumolo, ditanya oleh media.
Orang PDI Perjuangan, lanjut TB Hasanuddin, hanya menjawab dan mengkonfirmasi apakah PDI Perjuangan juga mengalami teror sebagaimana Partai Nasdem. Orang PDI Perjuangan juga hanya menjawab saat ditanya terkait dengan isu penyadapan yang belakangan terus muncul ke publik.
"Saat ditanya soal teror dan aksi penyadapan, ya kami jawab bahwa memang kami juga diteror, dan disadap. Jadi, kenapa kabar ini baru muncul sekarang ke permukaan? Karena baru ditanya sekarang. Jadi, ini bukan pecitraan atau pengalihan isu. Biarlah masyarakat yang menilai," jelas TB Hasanuddin kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 21/2).
Selama ini, lanjut TB Hasanuddin, PDI Perjuangan juga memang tidak melaporkan aksi penyadapan dan teror ini sejak pertama kali terbongkar. Sebab selain memang teror dan intimidasi itu merupakan hal yang biasa saja bagi PDI Perjuangan, juga karena PDI Perjuangan masih mampu mengatasinya.
"Kita punya kemampuan untuk mengatasi aksi penyadapan itu. Aksi yang menyadap dan membuntuti kami masih di bawah standar, dan kami punya batas kemampuan untuk mengatasinya. Kedua, kami tak mau menjadi
geger dan ribut di masyarakat. Jadi kami atasi sendiri saja," jelas TB Hasanuddin, yang sudah menjadi ajudan bagi lima presiden, dan juga mantan Sekretaris Militer Presiden.
TB Hasanuddin menambahkan soal kasus TransJakarta. Sepengetahuan TB Hasanuddin, hal yang menghambat sebab keputusan membeli bus TransJakarta itu ada pada Rezim Fauzi Bowo. Dan karena itu, TB Hasanuddin mendorong agar persoalan ini dibawa ke ranah hukum hingga bisa diketahui apakah negara dirugikan atau tidak.
[ysa]
